BAGHDAD (Arrahmah.id) -- Irak mengusulkan pembentukan Dewan Koordinasi Keamanan Bersama yang melibatkan Irak, Iran, dan Arab Saudi sebagai upaya meredakan ketegangan serta mengatasi krisis kepercayaan antara Teheran dan Riyadh. Usulan tersebut disampaikan Baghdad kepada pemerintah Iran dan Arab Saudi dan diumumkan pada Ahad (23/8/2026), oleh Penasihat Keamanan Nasional Irak Qasim al-Araji.
Al-Araji mengatakan , seperti dilansir The Arab Weekly (24/8), mekanisme tersebut dimaksudkan untuk membuka ruang koordinasi keamanan antara tiga negara yang memiliki kepentingan langsung terhadap stabilitas kawasan. Namun, hingga laporan tersebut diterbitkan, Baghdad belum mengungkapkan secara rinci bagaimana dewan itu akan bekerja maupun kapan akan mulai dibentuk. Iran dan Arab Saudi juga belum memberikan tanggapan resmi mengenai proposal tersebut.
“Masalah antara kedua negara adalah krisis kepercayaan,” kata Qasim al-Araji dalam wawancara dengan televisi pemerintah Irak, Iraqiya. Ia menilai pemulihan hubungan dan terciptanya saling pengertian antara Teheran dan Riyadh penting bukan hanya bagi kedua negara, tetapi juga bagi stabilitas kawasan dan dunia. Pernyataan tersebut menjadi dasar Baghdad dalam menawarkan mekanisme koordinasi keamanan bersama.
Usulan Irak muncul di tengah meningkatnya ketegangan keamanan di kawasan dan kekhawatiran Baghdad bahwa perseteruan antara kekuatan regional dapat kembali menjadikan wilayah Irak sebagai arena persaingan.
Al Jazeera melaporkan bahwa pada 27 Juli, Kementerian Pertahanan Arab Saudi menyatakan telah mencegat dan menghancurkan sejumlah drone yang disebut berasal dari wilayah Irak dan menargetkan fasilitas minyak di kawasan Riyadh dan Provinsi Timur. Riyadh saat itu menuduh kelompok bersenjata yang terkait dengan Iran berada di balik serangan tersebut dan menyatakan berhak mengambil tindakan.
Pemerintah Irak kemudian memerintahkan penyelidikan terhadap informasi yang disampaikan Riyadh. Langkah tersebut memperlihatkan posisi sulit Baghdad yang berupaya mempertahankan hubungan dengan Iran sekaligus memperkuat hubungan dengan Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya. Irak berkepentingan mencegah wilayahnya digunakan sebagai titik peluncuran serangan terhadap negara tetangga.
The Arab Weekly melaporkan bahwa proposal tersebut merupakan bagian dari upaya Baghdad untuk mengurangi ketegangan regional dan mencegah dampak persaingan Iran-Saudi terhadap keamanan Irak. Media tersebut juga menempatkan usulan itu dalam konteks persoalan keamanan Irak yang lebih luas, termasuk keberadaan kelompok bersenjata di luar kendali penuh negara dan ancaman sel-sel ISIS yang masih tersisa.
Sementara itu, Euronews mencatat bahwa pengumuman mengenai proposal dewan keamanan bersama tersebut muncul setelah Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein berbicara dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi Faisal bin Farhan melalui sambungan telepon. Kedua pejabat membahas perkembangan kawasan dan menekankan pentingnya menahan eskalasi serta menyelesaikan perselisihan melalui cara-cara damai.
Gagasan Baghdad juga memiliki dimensi politik-keamanan yang lebih luas. Al-Araji pada kesempatan yang sama menegaskan bahwa Irak ingin memastikan keputusan mengenai perang dan damai berada di tangan negara. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah Irak akan bergerak secara bertahap untuk memastikan senjata berada di bawah kendali negara setelah rencana penarikan pasukan koalisi internasional pada akhir September.
Bagi Irak, pendekatan tersebut berkaitan langsung dengan upaya mengurangi kemungkinan konflik Iran-Arab Saudi kembali merembet ke wilayahnya. Baghdad selama bertahun-tahun berada di antara pengaruh Iran dan hubungan strategisnya dengan negara-negara Arab Teluk. Karena itu, pembentukan forum keamanan trilateral dapat menjadi instrumen diplomatik untuk membangun komunikasi langsung dan mengurangi salah persepsi antara Teheran dan Riyadh, meskipun efektivitasnya masih bergantung pada kesediaan kedua negara menerima mekanisme tersebut. (hanoum/arrahmah.id)
