TEL AVIV (Arrahmah.id) - Menteri Keamanan Nasional 'Israel' Itamar Ben-Gvir menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berencana membentuk pemerintahan persatuan nasional yang didukung Amerika Serikat tanpa melibatkan dirinya dan partainya dalam koalisi pemerintahan berikutnya.
Melalui unggahan di X pada Selasa (27/10/2026), saat pemungutan suara pemilu parlemen 'Israel' berlangsung, Ben-Gvir mengatakan Netanyahu telah menjanjikan kepada pemerintahan AS bahwa dirinya akan membentuk pemerintahan persatuan dengan Gadi Eisenkot setelah pemilu, tanpa melibatkan Ben-Gvir.
Tuduhan tersebut muncul setelah surat kabar Israel Hayom melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump mendorong pembentukan pemerintahan yang menyatukan Netanyahu dengan Eisenkot, mantan kepala militer 'Israel' yang kini memimpin partai oposisi Yashar.
Menurut laporan tersebut, Netanyahu dalam pembicaraan tertutup disebut telah menyatakan kesediaannya untuk meninggalkan sekutu-sekutu sayap kanannya demi mendorong Perjanjian Abraham dan normalisasi hubungan dengan negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi.
Israel Hayom menggambarkan hal itu sebagai pembahasan mengenai kemungkinan susunan pemerintahan setelah pemilu. Namun, hingga laporan tersebut diterbitkan, belum ada kesepakatan koalisi yang diumumkan.
Ben-Gvir merupakan pemimpin partai sayap kanan ekstrem Jewish Power dan menjabat sebagai Menteri Keamanan Nasional dalam pemerintahan Netanyahu yang mulai berkuasa pada akhir 2022.
Netanyahu membantah tuduhan Ben-Gvir dan menyebutnya sebagai “siasat pemilu” untuk mendorong para pendukungnya datang ke tempat pemungutan suara.
“Berapa kali lagi kamu akan terus mengulangi siasat ini?” tulis Netanyahu melalui X.
Saling tuding tersebut memperlihatkan perselisihan terbuka di antara kubu pemerintahan 'Israel' ketika proses pemungutan suara masih berlangsung.
Pemilu ini merupakan pemilihan umum pertama di 'Israel' sejak dimulainya perang 'Israel' di Jalur Gaza pada Oktober 2023, yang oleh sejumlah pihak disebut sebagai genosida.
Hasil pemilu akan menentukan komposisi kekuatan di parlemen yang menjadi dasar perundingan pembentukan pemerintahan berikutnya. Salah satu persoalan utama ialah apakah Netanyahu dapat mempertahankan mitra koalisinya saat ini atau memilih membangun koalisi dengan susunan berbeda.
Pemilu tersebut juga memiliki konsekuensi pribadi bagi Netanyahu, yang sedang menjalani persidangan atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan.
Selain itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang 'Israel' di Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)