CAMBRIDGE (Arrahmah.id) – Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengungkapkan empat faktor utama yang menekan perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Keempat faktor tersebut meliputi perang global, bencana alam dan perubahan iklim, korupsi akibat mahalnya biaya politik, serta kebijakan anggaran yang tidak tepat sasaran.
Persoalan tersebut disampaikan JK saat memberikan kuliah bertajuk Leadership Amidst Uncertainty: Lessons from Experience di Harvard University, Cambridge, Massachusetts, Amerika Serikat, Kamis, 22 Oktober 2026, waktu setempat.
Dalam kuliah yang berlangsung di Belfer Case Study Room, CGIS South, JK menjelaskan bahwa konflik geopolitik di berbagai kawasan dunia turut memengaruhi stabilitas ekonomi dan kehidupan masyarakat Indonesia.
“Ketidakpastian dunia saat ini sangat dipengaruhi oleh perang di berbagai kawasan. Konflik Rusia-Ukraina dan ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, berdampak terhadap perekonomian dunia. Indonesia juga tidak bisa menghindari dampak dari situasi tersebut,” ujar JK.
Menurutnya, konflik internasional tidak hanya berdampak pada hubungan antarnegara, tetapi juga berpotensi mengganggu rantai pasok global, terutama minyak dan berbagai komoditas strategis. Gangguan pasokan tersebut dapat memicu kenaikan harga barang dan menekan daya beli masyarakat.
“Kita tidak bisa menganggap persoalan global sebagai sesuatu yang jauh dari kehidupan masyarakat. Ketika pasokan terganggu dan harga naik, rakyat yang merasakan dampaknya secara langsung,” tuturnya.
Bencana Alam Ancam Ketahanan Pangan
Selain faktor geopolitik, JK menyoroti ancaman bencana alam dan perubahan iklim yang berpotensi mengganggu perekonomian nasional.
Kebakaran hutan dan fenomena El Niño, misalnya, dapat memengaruhi ketersediaan air, produktivitas pertanian, serta produksi pangan.
Ia mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi risiko kekurangan beras melalui perencanaan yang matang. Menurut JK, potensi gangguan terhadap produksi pangan tidak boleh dianggap remeh karena berkaitan langsung dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Antisipasi terhadap dampak perubahan iklim, kata dia, perlu menjadi bagian dari perencanaan pembangunan agar gangguan produksi tidak semakin memperberat kondisi ekonomi masyarakat.
Mahal Biaya Politik Berpotensi Picu Korupsi
Faktor ketiga yang menjadi perhatian JK adalah korupsi yang berkaitan dengan tingginya biaya politik, terutama dalam pemilihan kepala daerah.
Ia menjelaskan bahwa biaya pencalonan, kampanye, pembayaran saksi, hingga kebutuhan operasional politik dapat membuat kontestasi membutuhkan dana yang sangat besar.
Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persoalan ketika pejabat terpilih berupaya mengembalikan modal politik yang telah dikeluarkan.
“Kalau biaya untuk menjadi kepala daerah sangat besar, sementara penghasilan resminya jauh lebih kecil, kita harus mempertanyakan bagaimana sistem politik itu dibiayai. Persoalan biaya politik perlu dibenahi agar tidak menjadi pintu masuk korupsi,” tegasnya.
Menurut JK, pembenahan sistem pembiayaan politik menjadi salah satu hal penting untuk mencegah praktik korupsi. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat daripada kepentingan untuk mengembalikan biaya politik.
Kebijakan Anggaran Harus Tepat Sasaran
Faktor keempat adalah kualitas kebijakan publik dan ketepatan pemerintah dalam menentukan prioritas anggaran.
JK menekankan bahwa belanja negara harus disesuaikan dengan kebutuhan mendesak serta kemampuan fiskal yang tersedia.
Ia mengingatkan bahwa pengeluaran yang tidak terukur dan ketergantungan berlebihan pada utang dapat memperberat kondisi keuangan negara. Beban tersebut pada akhirnya berpotensi diwariskan kepada generasi mendatang.
“Belanja negara harus disusun berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan. Jangan sampai pengeluaran terlalu besar, sementara kemampuan membayar terbatas. Utang hari ini pada akhirnya menjadi tanggungan generasi mendatang,” katanya.
Karena itu, menurut JK, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kebijakan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pengelolaan keuangan negara yang disiplin dan terarah diperlukan agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban finansialnya.
Ilmu Pengetahuan dan Inovasi Jadi Kunci Menghadapi Krisis
Dalam kesempatan tersebut, JK juga menekankan bahwa kekuatan finansial dan peralatan modern tidak selalu cukup untuk menghadapi krisis.
Semangat, keberanian, penguasaan ilmu pengetahuan, dan inovasi turut menentukan kemampuan suatu negara dalam bertahan menghadapi tekanan.
Ia mencontohkan Iran yang tetap mempertahankan kapasitasnya di tengah tekanan dan sanksi internasional selama bertahun-tahun.
Menurut JK, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi berbagai tantangan.
Bagi Indonesia, kemampuan menghadapi ketidakpastian membutuhkan kombinasi antara ketahanan ekonomi, kualitas kepemimpinan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta kesiapan menghadapi perubahan global.
Kuliah JK di Harvard University tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda akademiknya di Amerika Serikat.
Sebelumnya, ia menghabiskan sekitar dua pekan di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, melalui program Vice President Kalla Lecture Series.
(ameera/arrahmah.id)