XINJIANG (Arrahmah.com) – Puluhan ribu etnis Muslim Uighur dikirim untuk melakukan “kerja paksa” di pabrik-pabrik di seluruh Cina yang memasok 83 merek terkenal di seluruh dunia, ungkap sebuah lembaga think tank Australia dalam sebuah laporan yang dirilis pada Ahad (1/3/2020).
Laporan Institut Strategi Strategis Australia (ASPI), yang mengutip dokumen pemerintah dan laporan media lokal, mengidentifikasi 27 pabrik yang berada di sembilan provinsi di Cina menjadi tempat “kerja paksa” bagi 80.000 Muslim Uighur dari wilayah barat Xinjiang.
BacaJuga
“Di bawah tekanan yang begitu kuat, Muslim Uighur dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang memasok setidaknya 83 merek terkenal di dunia, baik di sektor teknologi, pakaian dan otomotif, seperti Apple, BMW, Gap, Huawei, Nike, Samsung , Sony dan Volkswagen, dan lainnya,” kata lembaga think tank tersebut dalam pengantar laporannya.
Laporan ASPI mengatakan pemindahan tenaga kerja merupakan bagian dari program yang disponsori oleh negara.
Dikatakan bahwa para pekerja menjalani kehidupan yang sangat keras dan ketat. Mereka dilarang untuk mempraktikkan ajaran agama yang mereka anut dan diharuskan untuk mengikuti kelas bahasa Mandarin.
Laporan tersebut juga mengatakan bahwa Muslim Uighur dilacak secara elektronik dan dilarang kembali ke Xinjiang.
Kementerian Luar Negeri Cina pada Senin (2/3) mengatakan bahwa laporan yang mengungkap pelanggaran hak asasi Muslim Uighur oleh pemerintah tidak benar.
“Laporan ini hanya mengikuti lagkah-langkah AS yang mencoba mencoreng pasukan Cina dalam mengambil langkah-langkah anti-terorisme Tiongkok di Xinjiang,” kata juru bicara Zhao Lijian dalam jumpa pers.
AS memperkirakan lebih dari satu juta Muslim Uighur telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang selama beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari kampanye luas oleh para pejabat Cina untuk memberantas terorisme.
Penahanan massal telah memicu reaksi keras dari kelompok-kelompok hak asasi manusia dan pemerintah asing, yang mengatakan bahwa sifat sewenang-wenang dari penahanan itu melanggar hak asasi manusia.
Cina membantah kamp-kamp itu melanggar hak-hak warga Uighur dan mengatakan bahwa kamp tersebut dirancang untuk membasmi terorisme dan memberikan keterampilan kejuruan.
“Mereka yang belajar di pusat-pusat kejuruan semuanya telah lulus dan bekerja dengan bantuan pemerintah kita,” kata Zhao dari Kementerian Luar Negeri.
“Mereka sekarang hidup dalam kehidupan yang bahagia,” imbuhnya.
83 merek global yang disebutkan dalam laporan ASPI adalah mereka yang secara langsung mempekerjakan Muslim Uighur di pabrik mereka, atau hanya menggunakan bahan-bahan yang diproduksi oleh pabrik lain yang mempekerjakan Muslim Uighur.
Salah satu pabrik, O-Film Technology Co Ltd, yang telah memproduksi kamera untuk iPhone Apple Inc., menerima 700 pekerja Uighur sebagai bagian dari program pada 2017, ungkap sebuah artikel media lokal yang dikutip oleh laporan tersebut.
Menanggapi isu ini, Apple menyatakan bahwa mereka memperlakukan para pekerja, yang berada dalam rantai produksinya, dengan bermartabat.
“Apple berdedikasi untuk memastikan bahwa setiap orang dalam rantai pasokan kami diperlakukan dengan bermartabat dan hormat yang layak mereka terima. Kami belum melihat laporan ini tetapi kami bekerja sama dengan semua pemasok untuk memastikan kami yang tinggi standar ditegakkan,” ujar pihak Apple, sebagaimana dilansir Reuters.
Perusahaan lain yang disebutkan dalam pengantar laporan ASPI seperti BMW, Gap Inc, Huawei Technologies Co Ltd, Nike Inc, Samsung, Sony Corp, dan Volkswagen, menolak untuk memberikan komentar pada Senin (2/3)
Pabrik O-Film Technology juga enggan untuk menanggapi pertanyaan seputar laporan tersebut.
Laporan itu mengatakan sejumlah kecil merek, termasuk Abercrombie & Fitch Co, menyarankan vendor untuk memutuskan hubungan mereka dengan perusahaan-perusahaan ini pada tahun 2020, dan yang lainnya menyangkal hubungan kontrak langsung dengan pemasok.
ASPI menggambarkan dirinya sebagai sebuah think-tank independen yang tujuan intinya adalah untuk memberikan wawasan bagi pemerintah Australia tentang masalah-masalah pertahanan, keamanan dan kebijakan strategis. (rafa/arrahmah.com)
