KAIRO (Arrahmah.id) - Menteri luar negeri dari delapan negara Arab dan Islam pada Ahad (16/8/2026) menegaskan bahwa 'Israel' memikul tanggung jawab penuh atas terhambatnya upaya perdamaian di Jalur Gaza serta wilayah pendudukan Palestina.
Dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh para menteri luar negeri Arab Saudi, Mesir, Yordania, Pakistan, Indonesia, Turki, Qatar, dan Uni Emirat Arab, mereka mengecam penolakan terbuka 'Israel' terhadap peta jalan untuk mengimplementasikan rencana komprehensif Presiden Amerika Serikat Donald Trump guna mengakhiri konflik di Gaza. Peta jalan tersebut sebelumnya telah didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, sementara penolakan 'Israel' juga mencakup pembentukan negara Palestina.
Pernyataan tersebut menambahkan bahwa sikap 'Israel' merupakan penolakan langsung terhadap rencana komprehensif, mengancam implementasinya, serta merusak upaya kolektif secara fundamental untuk mencapai perdamaian yang adil dan abadi. Para menteri juga mendesak Amerika Serikat untuk memberikan tekanan kepada 'Israel' serta memastikan keterlibatan aktif Washington guna mewajibkan kepatuhan penuh terhadap komitmen dan pengaturan yang tercantum dalam peta jalan tersebut.
Para menteri kembali menekankan urgensi implementasi penuh dan segera dari rencana komprehensif tersebut guna mengatasi situasi kemanusiaan yang memprihatinkan, menjamin keamanan serta stabilitas bagi semua pihak di Gaza, dan membuka jalan bagi pemulihan serta rekonstruksi. Upaya ini diarahkan untuk mendukung perdamaian adil berdasarkan hak rakyat Palestina atas penentuan nasib sendiri dan pembentukan negara sesuai hukum internasional.
Sebelumnya, pada 31 Juli 2026, "Dewan Perdamaian" mengumumkan pencapaian peta jalan rinci untuk melaksanakan tahap-tahap selanjutnya dari gencatan senjata di Gaza setelah mendapatkan persetujuan dari gerakan Hamas.
Peta jalan bertajuk "Peta Jalan untuk Menyelesaikan Implementasi Rencana Perdamaian Komprehensif Presiden AS Donald Trump di Gaza" tersebut mencakup pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan 'Israel' secara bertahap serta seimbang. Rencana ini juga mengatur pengalihan administrasi Jalur Gaza kepada komite teknokratik Palestina, penempatan pasukan stabilisasi internasional, penempatan senjata di bawah tanggung jawab komite nasional pengelola Gaza dengan pengawasan internasional, serta pelaksanaan rekonstruksi secara paralel.
Kendati demikian, Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu pada 9 Agustus lalu mengumumkan penolakan Tel Aviv terhadap peta jalan tersebut, dengan tetap mempertahankan syarat pelucutan senjata Hamas sebelum adanya penarikan mundur pasukan 'Israel' dari wilayah kantong tersebut. (zarahamala/arrahmah.id)
