GAZA (Arrahmah.id) - Hamas dan faksi-faksi bersenjata lainnya di Gaza telah sepakat—untuk pertama kalinya—untuk menyerahkan senjata mereka dan mengalihkan wewenang penuh di bidang sipil dan keamanan kepada pemerintahan transisi yang diakui PBB, demikian disampaikan Nikolay Mladenov, perwakilan tinggi Dewan Perdamaian Gaza, pada Rabu (26/8/2026).
Mladenov menyampaikan pernyataan tersebut dalam sebuah pengarahan Dewan Keamanan PBB mengenai pelaksanaan rencana perdamaian Gaza yang didukung AS, menurut pernyataan yang dirilis dewan tersebut di platform media sosial AS, X.
"Untuk pertama kalinya, Hamas dan faksi-faksi bersenjata di Gaza telah sepakat untuk menyerahkan senjata mereka dan mengalihkan wewenang pemerintahan sepenuhnya—baik sipil maupun keamanan—kepada pemerintahan transisi yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa," klaim Mladenov, seperti dilansir Anadolu.
Ia menyatakan bahwa langkah ini dapat "meningkatkan taraf hidup warga Palestina di Gaza secara drastis dan berkelanjutan, serta memberikan keamanan yang langgeng bagi warga 'Israel'."
Dewan Perdamaian meluncurkan peta jalan 15 poin pada akhir Juli yang menyerukan pelucutan senjata Hamas dan faksi-faksi bersenjata lainnya, pengalihan administrasi Gaza kepada Komite Nasional, serta penarikan pasukan "Israel" secara bertahap.
Awal bulan ini, Perdana Menteri "Israel" Benjamin Netanyahu menolak rencana tersebut, dengan menyatakan bahwa Hamas harus dilucuti senjatanya sepenuhnya sebelum penarikan pasukan "Israel" dilakukan.
Hamas menanggapi dengan menyerukan adanya tekanan internasional terhadap "Israel" untuk melaksanakan peta jalan tersebut, seraya menegaskan komitmennya terhadap kesepakatan yang telah dicapai bersama para mediator dan Dewan Perdamaian.
Segala jenis senjata
Mladenov mengatakan bahwa peta jalan tersebut mengamanatkan penyingkiran "segala kategori senjata di Gaza. Tidak ada wilayah abu-abu dan tidak ada kategori yang dikecualikan."
Proses ini mencakup senjata berat beserta fasilitas produksinya, gudang senjata, terowongan, senjata api pribadi, maupun senjata yang dimiliki oleh faksi-faksi bersenjata.
Berdasarkan rencana tersebut, Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG) akan menjadi satu-satunya badan yang berwenang memiliki, menyimpan, atau mengendalikan senjata.
"Penarikan pasukan dilakukan setelah proses pelucutan senjata terverifikasi dan berlangsung secara bertahap. Proses ini dilakukan secara berurutan dan timbal balik. Setiap langkah bergantung pada keberhasilan penyelesaian langkah sebelumnya," ujar Mladenov, seraya menambahkan bahwa "kemajuan didasarkan pada kinerja, bukan pada kalender."
Ia mengatakan bahwa pelaksanaannya akan mengikuti prinsip "jangan percaya apa pun dan verifikasi segalanya."
Mladenov mengidentifikasi tiga syarat untuk memajukan proses tersebut: "Pasukan Stabilisasi Internasional harus dikerahkan; kewajiban Israel berdasarkan Protokol Sharm al-Sheikh harus dilaksanakan; dan Hamas harus mematuhi komitmennya."
Ia menambahkan bahwa "setiap penggunaan kekuatan yang tidak ditujukan untuk mengatasi ancaman yang mendesak akan membuat proses ini kehilangan sesuatu yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali."
"Sebaliknya, setiap senjata yang masih dibawa, setiap terowongan yang masih dioperasikan, dan setiap konvoi yang masih dihambat akan menghambat kemajuan proses tersebut," ujar Mladenov.
"Israel": Pelucutan senjata terlebih dahulu
Sementara itu, Netanyahu terus bersikeras bahwa Hamas harus dilucuti senjatanya sepenuhnya sebelum "Israel" menarik diri dari Gaza atau sebelum dimulainya rekonstruksi.
Pada 17 Agustus, Netanyahu membahas pelaksanaan rencana tersebut dengan Mladenov dan utusan AS Jared Kushner di tengah perbedaan pendapat yang masih berlangsung mengenai urutan langkah-langkahnya.
Hamas bersikeras pada proses yang bertahap dan timbal balik, sementara "Israel" menuntut agar pelucutan senjata dilakukan terlebih dahulu.
Sikap keras Netanyahu ini muncul menjelang pemilihan umum "Israel" pada 27 Oktober dan di tengah tekanan yang meningkat dari mitra koalisi sayap kanan yang menentang pemberian konsesi terkait Gaza.
Para menteri sayap kanan "Israel" mengkritik peta jalan tersebut setelah diumumkan, termasuk Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang menyerukan agar Hamas dilucuti senjatanya sepenuhnya sebelum penarikan pasukan "Israel" dilakukan.
Komentar Mladenov disampaikan di tengah serangan harian "Israel" terhadap Gaza, yang menewaskan warga Palestina dan menghancurkan rumah-rumah—serta tenda-tenda pengungsi—meskipun ada gencatan senjata yang seharusnya mulai berlaku sejak Oktober lalu.
Pada Ahad, Netanyahu dan Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan meningkatkan serangan—dan menggusur penduduk dari sebagian wilayah Gaza—setelah layang-layang yang diterbangkan oleh anak-anak Palestina mencapai wilayah "Israel" di dekat daerah kantong yang sedang dilanda konflik tersebut.
Hamas menuduh "Israel" menggunakan insiden itu sebagai dalih untuk eskalasi.
Pemerintahan transisi
Terkait tata kelola, Mladenov mengatakan bahwa "krisis Gaza tidak pernah hanya sekadar masalah keamanan atau kemanusiaan. Krisis ini selalu menjadi masalah politik dan tata kelola."
Ia mengatakan bahwa Komite Nasional tersebut terdiri dari "para profesional Palestina yang independen. Tujuannya adalah untuk menjalankan pemerintahan selama masa transisi dan memulihkan administrasi yang efektif."
Keberhasilan transisi tersebut "pada akhirnya tidak akan dinilai berdasarkan struktur yang kita bentuk, melainkan apakah warga Palestina merasakan keamanan yang lebih baik, layanan yang lebih andal, dan peningkatan nyata dalam kehidupan sehari-hari," ujar Mladenov.
NCAG (Komite Nasional untuk Gaza) dibentuk pada Januari di bawah pimpinan pejabat Otoritas Palestina, Ali Shaath, untuk mengawasi urusan sipil dan keamanan selama masa transisi.
November lalu, Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2803 yang mendukung kerangka kerja transisi Gaza yang didukung AS, termasuk pembentukan pemerintahan teknokratis Palestina dan pasukan stabilisasi internasional sementara.
Sejak "Israel" melancarkan perang genosida di Jalur Gaza pada Oktober 2023, lebih dari 73.000 warga Palestina tewas dan lebih dari 174.000 lainnya terluka, menurut data pihak Palestina. (haninmazaya/arrahmah.id)