Kondisi di Gaza hingga kini masih berada dalam situasi yang sangat memprihatinkan. Wilayah tersebut mengalami kehancuran besar akibat konflik berkepanjangan. Ratusan ribu warga Palestina hidup di tenda-tenda pengungsian dengan kondisi yang serba terbatas. Krisis kemanusiaan juga semakin parah karena kelaparan meluas dan akses terhadap kebutuhan dasar sangat terbatas. Di tengah situasi tersebut, aktivitas pendidikan pun banyak yang terhenti karena fasilitas sekolah rusak dan situasi keamanan yang tidak stabil.
Tidak hanya di Gaza, kekerasan juga terus terjadi di Tepi Barat. Penembakan, pembunuhan, dan penggusuran terhadap warga Palestina dilaporkan masih berlangsung. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh tentara Israel maupun oleh para pemukim Israel yang tinggal di wilayah tersebut.
Di tengah kondisi ini, muncul pembentukan National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) yang beranggotakan 15 teknokrat dari Gaza. Komite ini disebut akan bertugas mengelola administrasi wilayah Gaza serta mengawasi proses pelucutan senjata berbagai kelompok bersenjata. Selain itu, NCAG juga disebut akan menjaga penerapan satu hukum dan satu rantai komando serta mengintegrasikan atau membubarkan kelompok bersenjata setelah melalui proses verifikasi tertentu. (cnnindonesia.com, 20 Februari 2026)
BoP Kepentingan Siapa?
Krisis yang terus berlangsung di Gaza dan Tepi Barat dipandang sebagai dampak dari konflik yang panjang antara Israel dan Palestina, yang dalam berbagai kesempatan juga diwarnai pelanggaran terhadap berbagai kesepakatan atau upaya perdamaian.
Di sisi lain, sebagian warga Palestina menunjukkan sikap skeptis terhadap gagasan Board of Peace (BoP) yang dikaitkan dengan inisiatif mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Skeptisisme tersebut muncul karena dalam berbagai kebijakan politik dan militer sebelumnya, Amerika Serikat sering dianggap berpihak pada Israel, termasuk melalui penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB.
Dalam perspektif kritis tertentu, muncul kekhawatiran bahwa inisiatif seperti BoP dapat dimanfaatkan untuk memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang dianggap merugikan rakyat Palestina, termasuk terkait penguasaan wilayah atau perubahan struktur politik di Gaza.
Selain itu, terdapat pandangan bahwa beberapa negara di dunia Muslim berpotensi dilibatkan dalam inisiatif politik tersebut sehingga memberikan legitimasi tambahan terhadap agenda yang didorong oleh Amerika Serikat dan Israel.
Sebagian pihak juga menilai pembentukan NCAG perlu dilihat secara kritis, karena dikhawatirkan tidak sepenuhnya merepresentasikan kepentingan rakyat Palestina secara luas.
Sikap Umat Islam dalam Menghadapi Konflik Palestina
Situasi yang terus berlangsung di Palestina memunculkan berbagai pandangan di kalangan umat Islam mengenai pentingnya kewaspadaan terhadap berbagai tawaran solusi politik internasional. Sebagian kalangan menilai bahwa berbagai janji perdamaian sering kali tidak berjalan sesuai harapan, sehingga diperlukan sikap kritis dan kehati-hatian dalam menyikapi setiap inisiatif politik yang muncul.
Selain itu, terdapat pandangan bahwa dominasi politik, ekonomi, dan militer dari negara-negara besar di dunia sering kali memengaruhi arah penyelesaian konflik internasional, termasuk konflik Palestina.
Sebagian pemikiran juga menekankan pentingnya persatuan umat Islam dalam menyikapi persoalan Palestina serta pentingnya solidaritas global untuk mendukung hak-hak rakyat Palestina.
Di sisi lain, muncul pula kritik terhadap sebagian pemerintah negara Muslim yang dinilai terlalu dekat dengan kebijakan atau agenda politik negara-negara besar, sehingga berpotensi menimbulkan pertanyaan mengenai komitmen mereka terhadap perjuangan Palestina.
Karena itu, berbagai kalangan menyerukan pentingnya membangun kesadaran umat serta memperkuat solidaritas global untuk memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi Palestina.