KLATEN (Arrahmah.com) – Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo, menawarkan program transmigrasi ke Provinsi Kalimantan Timur dan Papua Barat kepada warga yang tinggal di radius lima kilometer dari puncak Gunung Merapi. “Jateng telah berkoordinasi dengan gubernur di masing-masing provinsi tersebut agar mau menerima perpindahan warga lereng Merapi karena erupsi Merapi telah membentuk siklus lima tahunan yang mengancam keselamatan warga,” kata Bibit Waluyo, di Klaten, Kamis (2/12/10).
BacaJuga
Beberapa fasilitas seperti rumah hunian dan lapangan pekerjaan, katanya, telah disediakan oleh pihak Pemprov Kalimantan Timur untuk menerima eksodus warga dari empat kabupaten yang terkena dampak langsung erupsi Merapi. Keempat kabupaten tersebut adalah Klaten, Magelang, Boyolali (Jateng) dan Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta).
“Kaltim telah menjanjikan pekerjaan sebagai pengelola perkebunan kelapa sawit dengan gaji Rp1.080.000 per orang,” kata dia. Tidak hanya untuk para suami, katanya, pekerjaan menyemai kelapa sawit ditawarkan kepada para istri untuk menopang kebutuhan hidup keluarga tersebut.
Selain itu, katanya, Pemprov Papua Barat telah bersedia menerima perpindahan warga lereng Merapi. “Lahan hunian di Papua masih berbentuk hutan. Jika warga mau melakukan transmigrasi ke sana, pemprov setempat akan segera mengupayakan hunian yang layak,” katanya.
Namun, katanya, dirinya tidak dapat memaksakan program transmigrasi tersebut kepada warga lereng Gunung Merapi. “Diambil atau tidaknya program ini tergantung kepada pribadi masing-masing warga,” lanjutnya.
Dia mengatakan, perpindahan warga tersebut menjadi langkah alternatif pemprov untuk menjamin keselamatan hidup warga mengingat radius lima kilometer dari puncak Merapi merupakan kawasan yang sangat berbahaya. Terlebih, katanya, letusan Merapi pada 2010 tercatat sebagai letusan yang luar biasa dan membutuhkan waktu cukup lama untuk pemulihan ekonomi.
“Pemulihan ekonomi akibat pasir-pasir vulkanik yang menutupi lahan pertanian serta matinya ratusan ternak, membutuhkan sekitar dua hingga tiga tahun,” katanya. Ia mengatakan, minimnya jaminan keselamatan hidup dapat menjadi pertimbangan warga lereng Merapi untuk berpindah ke lokasi yang lebih aman. (republika/arrahmah.com)
