YERUSALEM (Arrahmah.id) -- Gadi Eisenkot, mantan Panglima Militer 'Israel' yang kini ditugaskan membentuk pemerintahan baru, menghadapi sorotan atas rekam jejak militernya terhadap warga Palestina. Presiden Isaac Herzog memberinya mandat pada Ahad (8/11/2026), dengan waktu 28 hari untuk menyusun koalisi. Sorotan itu terutama menyangkut penindakan demonstrasi di perbatasan Gaza pada 2018 dan doktrin militer “Dahiya”.
Dilansir CNBC (9/11), Eisenkot memimpin Angkatan Bersenjata 'Israel' (IDF) sebagai Kepala Staf pada 2015 hingga 2019. Pada Maret 2018, saat ribuan warga Palestina menggelar demonstrasi “Great March of Return” di perbatasan Gaza, ia menyatakan lebih dari 100 penembak jitu dikerahkan dan senjata api boleh dipakai bila nyawa tentara terancam.
Komisi Penyelidikan Independen PBB mencatat 189 warga Palestina tewas dalam demonstrasi pada 30 Maret hingga 31 Desember 2018, 183 di antaranya akibat peluru tajam, termasuk 35 anak, tiga petugas medis, dan dua jurnalis. Sebanyak 6.106 orang lainnya terluka oleh peluru tajam.
Komisi menyatakan ada alasan kuat menduga pasukan 'Israel' menembak demonstran yang tidak mengancam nyawa orang lain, dan sebagian tindakan itu berpotensi menjadi kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan.
'Israel' menolak temuan itu dan menyatakan demonstrasi di perbatasan menutupi aktivitas teror kelompok bersenjata Palestina, klaim yang dicatat komisi PBB. Komisi menyebut sedikitnya 29 dari 189 korban adalah anggota kelompok bersenjata. CNBC mencatat temuan PBB tidak secara otomatis menetapkan tanggung jawab pidana pribadi Eisenkot. 'Israel' juga tidak menanggapi permintaan informasi komisi tersebut.
Eisenkot juga dikaitkan dengan “Doktrin Dahiya”. Sebagai Komandan Wilayah Utara pada Oktober 2008, ia memperingatkan 'Israel' akan memakai kekuatan tidak proporsional untuk menimbulkan kerusakan besar di desa-desa Lebanon yang dipakai Hizbullah menyerang. Nama itu merujuk kawasan Dahiya di Beirut, yang rusak parah pada Perang Lebanon 2006. Pada Januari 2024, saat menjabat menteri tanpa portofolio di kabinet darurat, Channel 12 melaporkan Eisenkot dan Benny Gantz mempertimbangkan pembatasan sementara bantuan kemanusiaan ke Gaza. Eisenkot keluar dari pemerintahan Netanyahu pada Juni 2024 karena mengkritik strategi perang dan kepemimpinannya.
Dalam politik, Eisenkot menolak negara Palestina merdeka dan menginginkan Hamas dilucuti serta digantikan Otoritas Palestina yang direformasi, menurut TRT World dan RT. Ia menentang kekerasan pemukim terhadap warga Palestina dan mengkritik rencana permukiman E1, meski mendukung permukiman dalam kondisi tertentu, menurut CNBC.
Sebagai informasi, Eisenkot memimpin Partai Yashar yang meraih 48 kursi dalam pemilu 27 Oktober, di bawah blok Netanyahu yang meraih 53 kursi. (hanoum/arrahmah.id)