Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menjadi ancaman serius bagi masyarakat Indonesia. Dampaknya bukan hanya kerusakan ekosistem, tetapi juga pencemaran udara, gangguan kesehatan, hingga penurunan penghasilan masyarakat.
Kalimantan Tengah tercatat sebagai wilayah dengan kualitas udara terburuk di Indonesia. Berdasarkan data ISPU KLHK pada 24 Oktober 2026 pukul 08.00 WIB, indeks pencemaran udara mencapai 1.533. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa jumlah pasien yang masuk rumah sakit di wilayah tersebut meningkat hingga tiga kali lipat. (metrotvnews.com, 24/10/26)
Dampaknya juga terlihat dari 333.470 kasus ISPA yang tercatat di tujuh provinsi terdampak hingga 21 Oktober 2026. Sebanyak 75.172 kasus menimpa anak usia 0–5 tahun (bnpb.go.id, 22-10-26). Selain gangguan pernapasan, asap karhutla dapat memicu iritasi mata, mata kering, dan konjungtivitis. (owrite.id, 30/10/26)
Pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya, mulai dari menyiagakan 1.691 puskesmas, 360 rumah sakit rujukan, hingga mengerahkan personel dan helikopter pemadam. Sebanyak 32 perusahaan juga telah dikenai sanksi administratif. (kompas.id, 21/10/26)
Namun, muncul pertanyaan mendasar, mengapa kebakaran yang risikonya dapat diprediksi masih terus berulang dan berdampak begitu luas?
Orientasi Ekonomi dan Tata Kelola yang Bermasalah
Karhutla memang dipengaruhi faktor alam seperti El Nino, musim kemarau, dan kondisi lahan gambut. Namun, luasnya kebakaran juga berkaitan dengan pembukaan lahan, pengeringan gambut, lemahnya pengawasan, serta penegakan hukum yang belum optimal. Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan pemadaman setelah api membesar. Akar masalahnya perlu ditelusuri hingga mekanisme pengelolaan sumber daya alam.
Dalam sistem kapitalisme, aktivitas ekonomi sangat dipengaruhi orientasi keuntungan dan efisiensi biaya. Ketika hutan lebih dipandang sebagai aset produksi daripada amanah yang harus dijaga, muncul risiko eksploitasi berlebihan. Pembukaan lahan yang murah, termasuk melalui pembakaran ilegal, dapat menjadi pilihan bagi pihak yang mengutamakan keuntungan apabila pengawasan dan sanksinya tidak efektif.
Persoalan semakin kompleks ketika kepentingan investasi dan korporasi tidak diimbangi pengawasan yang kuat. Regulasi yang banyak tidak otomatis menjamin perlindungan rakyat apabila pelaksanaannya lemah dan penegakan hukum tidak konsisten.
Negara pun tidak cukup hanya berperan sebagai regulator. Negara harus memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam tidak mengorbankan keselamatan masyarakat demi kepentingan ekonomi segelintir pihak.
Islam Telah Menetapkan Negara Sebagai Pengurus dan Pelindung Rakyat
Dalam Islam, kekuasaan merupakan amanah untuk mengurus rakyat, bukan sekadar kewenangan administratif. Rasulullah SAW. bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari no. 893 dan Muslim no. 1829). Islam juga melarang segala bentuk kerusakan di bumi, Allah SWT berfirman, “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik.” (QS. Al-A’raf [7]: 56).
Berbeda dengan kapitalisme yang memberikan ruang besar bagi mekanisme pasar dalam pengelolaan sumber daya. Islam menetapkan kategori kepemilikan individu, umum, dan negara. Sumber daya yang termasuk kepemilikan umum wajib dikelola untuk kemaslahatan masyarakat, bukan dimonopoli segelintir pihak. Rasulullah SAW bersabda, “Kaum Muslin berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air, dan api (HR. Abu Dawud no. 3477).
Dengan prinsip ini, Darul Islam berkewajiban mengelola sumber daya alam berdasarkan ketentuan syariat dan kepentingan rakyat.
Solusi Islam terhadap Karhutla
Melalui penerapan sistem Islam secara kaffah (menyeluruh), sebenarnya masalah karhutla mampu ditangani hingga tuntas, karena aturannya jelas dari Sang Maha Pencipta & Sang Maha Kuasa. Dalam Islam, negara bertanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya yang tergolong kepemilikan umum untuk kepentingan masyarakat, bukan menyerahkannya kepada monopoli korporasi.
Mitigasi dan pencegahan adalah hal yang didahulukan lebih dini dengan melakukan pemetaan kawasan rawan, pemantauan titik panas, pemulihan gambut, pengawasan lahan, dan pengendalian pembukaan lahan. Tidak dilakukan secara spontan pada saat kebakaran sudah terjadi dan meluas. Penanganan bencana pun akan dilakukan dengan mengerahkan seluruh kemampuan negara, termasuk personel, tenaga ahli, teknologi, dan sarana pemadam agar segera terkendali tanpa banyak regulasi yang memperlambat.
Jaminan kehatan dihadirkan berupa pelayanan kesehatan, obat-obatan, tempat perlindungan, dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak tanpa menjadikan kemampuan ekonomi sebagai penghalang. Hukum ditegakkan secara tegas untuk menindak siapa pun yang terbukti melakukan pembakaran ilegal, termasuk korporasi maupun pejabat yang menyalahgunakan kewenangan.
Pemulihan ekosistem segera dilakukan untuk merehabilitasi hutan, memulihkan gambut, memperbaiki tata air, melindungi keanekaragaman hayati, dan memastikan untuk memulihkan kembali keseharian hidup serta aktivitas masyarakat supaya bisa lebih sejahtera. Dengan demikian, negara tidak hanya hadir ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan akar penyebabnya dicegah, yaitu karena diterapkannya sistem yang tidak berpihak pada rakyat dan dicampakannya aturan Allah SWT.
Peran Masyarakat dan Jalan Perubahan
Sembari memperjuangkan perubahan, masyarakat dapat menjaga lingkungan, menghindari pembakaran sampah, memantau kualitas udara, melindungi kelompok rentan, melaporkan pelanggaran, serta membantu warga terdampak. Walaupun sebenarnya itu semua adalah tanggung jawab serta amanah besar bagi negara, tetapi akan sulit jika sistem yang menaunginya tetap memakai kapitalisme.
Maka dari itu menjadi alarm utama bagi umat untuk meningkatkan pemahaman Islam secara menyeluruh. Dakwah, pendidikan, kajian, diskusi ilmiah, dan penyampaian kritik konstruktif sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penerapan syariat.
Harus dipahami bahwa terwujudnya Darul Islam bukan melalui kekerasan atau tindakan main hakim sendiri, melainkan melalui dakwah dan perjuangan politik yang damai, terarah, serta berlandaskan ilmu dan ketentuan syariat.
Perubahan sistem membutuhkan kesadaran kolektif, bukan sekadar pergantian pemimpin, karena hasilnya tetap akan sama saja jika sistem utamanya masih sama (masih menggunakan kapitalisme). Masyarakat perlu memahami bagaimana Islam mengatur kepemilikan, pemerintahan, ekonomi, kesehatan, dan hukum sehingga solusi yang ditawarkan dapat dipahami secara rasional, bukan hanya diyakini secara emosional. Karhutla menjadi pengingat bahwa kesejahteraan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan investasi. Keselamatan jiwa, kesehatan, kelestarian alam, serta terpenuhinya kebutuhan rakyat juga merupakan ukuran penting bagi negara untuk memenuhinya sebagai amanah dari tanggung jawab para pemangku kekuasaan.
Perlu ditegaskan bahwa Islam bukan sekadar mengatur ibadah individual, tetapi memberikan pedoman menyeluruh bagi kehidupan. Dengan menjadikan syariat Allah sebagai landasan pengaturan kehidupan, berupaya mewujudkan keadilan bagi seluruh umat, menjaga alam, melindungi rakyat, dan meraih keridhaan Allah SWT.
Wallahu a’lam bis shawwab.