XINJIANG (Arrahmah.id) – Sebuah kelompok hak asasi Ughur pada Sabtu (28/5/2022) menyatakan “kekecewaan serius” atas hasil perjalanan Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet ke Xinjiang, yang dikatakan telah menjadi “kesempatan propaganda bagi Cina untuk menutupi kejahatannya terhadap kemanusiaan dan genosida terhadap orang-orang Uighur. ”
Menjelang kunjungan, kelompok-kelompok hak asasi menuntut jaminan bahwa Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia akan memiliki akses tak terbatas ke wilayah tersebut dan kemampuan untuk berbicara secara bebas dengan warga Uighur tanpa takut akan pembalasan. Jika tidak, mereka memperingatkan, perjalanannya berisiko memberikan legitimasi pada pembenaran Beijing untuk kampanye “kontra-terorisme” yang membuat sebanyak 1,8 juta anggota etnis minoritas ditahan di jaringan kamp interniran sejak 2017.
Selama jumpa pers di akhir perjalanan enam harinya ke Cina pada Sabtu (28/5), Bachelet mengatakan dia tidak berada di Cina untuk penyelidikan resmi tentang situasi di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang (XUAR), meskipun dia mengklaim telah “tidak diawasi” selama bepergian ke sumber-sumber yang telah diatur oleh PBB untuk bertemu di wilayah tersebut.
Dia menambahkan bahwa dia telah mendesak Cina untuk menghindari “tindakan sewenang-wenang dan tanpa pandang bulu” dalam tindakan kerasnya di XUAR dan mengatakan para pejabat di wilayah tersebut telah meyakinkannya bahwa kamp-kamp interniran yang mereka sebut “pusat pelatihan kejuruan” telah dibongkar.
Tetapi RFA dan media lainnya telah melaporkan menjelang kunjungan bahwa Cina menekan orang-orang Uighur di Xinjiang dan kerabat mereka di luar negeri agar tidak berbicara tentang kamp interniran dan pelanggaran lainnya di wilayah tersebut.
Dalam sebuah pernyataan dari Jerman, Presiden Kongres Uighur Dunia (WUC) Dolkun Isa memperingatkan bahwa kunjungan Bachelet hanya akan memperkuat narasi Cina tentang kebijakannya di kawasan itu, yang menurut negara-negara Barat sama dengan genosida orang Uighur.
“Seperti yang diharapkan, Komisaris Tinggi telah menyia-nyiakan kesempatan bersejarah untuk menyelidiki genosida Uighur dan memberikan keadilan kepada orang-orang Uighur,” kata Isa.
“Komisaris Tinggi telah merusak kredibilitas kantornya dengan menyelaraskan dengan keinginan Cina dan melakukan kunjungan yang sama sekali tidak membahas keadilan bagi Uighur dan akuntabilitas bagi mereka yang bertanggung jawab,” tuturnya.
WUC mengatakan bahwa daftar polisi yang baru-baru ini dirilis dengan nama-nama lebih dari 10.000 orang Uighur yang diduga ditahan yang dikenal sebagai File Polisi Xinjiang menggarisbawahi mengapa penyelidikan terhadap situasi di XUAR diperlukan dan mendesak kantor Bachelet untuk merilis penilaian independennya sebagai bentuk kesediaan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah Cina atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida yang dilakukan.
Kunjungan Bachelet juga dikecam oleh peneliti Jerman Adrian Zenz, direktur studi Cina di Victims of Communism Memorial Foundation di Washington, D.C., yang memposting pesan di Twitter yang mengatakan bahwa hasilnya “jauh lebih buruk daripada yang ditakutkan.”
“Pelanggaran hak asasi manusia yang mungkin terburuk di zaman kita diperlakukan sebagai masalah tinjauan internal oleh pelakunya,” cuitnya.
“Pengambilan utama adalah bahwa Bachelet memperlakukan pemerintah Xinjiang sebagai aktor rasional yang harus melakukan ‘peninjauan’ sendiri tentang bagaimana kebijakan ‘deradikalisasi’ mungkin tidak sesuai dengan standar internasional,” tulis Zenz, dengan menyebut konferensi pers pejabat PBB itu “benar-benar menakjubkan.” (rafa/arrahmah.id)
