Memuat...

Komandan Polisi Chechnya Ancam Tembak Warga Tanpa Pengadilan

Hanoum
Kamis, 22 Oktober 2026 / 12 Jumadilawal 1448 05:46
Komandan Polisi Chechnya Ancam Tembak Warga Tanpa Pengadilan
Komandan Resimen Polisi Khusus Akhmat Kadyrov di bawah Kementerian Dalam Negeri Chechnya, Zamid Chalaev. [Foto: Reuters]

GROZNY (Arrahmah.id) -- Komandan Resimen Polisi Khusus Akhmat Kadyrov di bawah Kementerian Dalam Negeri Chechnya, Zamid Chalaev, mengancam akan menindak keras warga yang dicurigai membantu kelompok ekstremis dan militan, termasuk dengan ancaman penembakan tanpa proses pengadilan. Pernyataan tersebut disampaikan melalui sejumlah video singkat di akun Instagram-nya pada 19 Oktober 2026, ketika aparat keamanan dilaporkan meningkatkan patroli dan pemeriksaan di sejumlah wilayah republik di Kaukasus Utara, Rusia.

Dalam video berbahasa Chechen yang diterjemahkan oleh media independen Caucasian Knot, Chalaev memperingatkan warga agar tidak memberikan tumpangan kepada orang yang tidak dikenal, terutama pada malam hari. Ia mengatakan bahwa alasan tidak mengetahui identitas atau kegiatan penumpang tidak akan diterima apabila pengemudi kemudian ditangkap karena diduga membantu militan.

“Tidak seorang pun akan bersikap lunak kepada kalian,” demikian terjemahan pernyataan Chalaev yang diterbitkan Caucasian Knot (20/10/2026). Media tersebut juga mencatat bahwa dalam video, Chalaev terdengar menggunakan frasa “tanpa pengadilan atau penyelidikan”. Namun, frasa itu tidak tercantum dalam terjemahan yang diterbitkan media resmi pemerintah Chechnya, Chechnya Today. Saluran Telegram oposisi Chechnya menerjemahkan pernyataan tersebut sebagai ancaman untuk menembak orang yang membantu pihak yang dicurigai sebagai militan tanpa melalui proses peradilan.

Chalaev menyebut seruannya sebagai bagian dari perjuangan tanpa kompromi terhadap pendukung dan kaki tangan ekstremisme serta terorisme. Ia meminta warga menolak permintaan mencurigakan dan tetap berada di rumah pada malam hari untuk menghindari konsekuensi hukum maupun tindakan aparat. Meski demikian, pernyataannya tidak disertai penjelasan terperinci mengenai operasi keamanan yang sedang berlangsung atau bukti spesifik tentang warga yang dituduh membantu kelompok militan.

Peringatan tersebut muncul ketika sejumlah sumber lokal melaporkan peningkatan patroli malam dan pemeriksaan kendaraan di Chechnya. Menurut laporan Caucasian Knot, pemeriksaan juga dilaporkan berlangsung di sejumlah permukiman dan kawasan perbatasan. Sementara itu, sumber yang dikutip Kavkaz.Realii, layanan berita berbahasa Rusia dari Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), menyebut pemeriksaan dokumen dilakukan di Distrik Akhmatovsky, Grozny, pada 20 Oktober. Namun, cakupan operasi tersebut belum dapat dipastikan secara independen, dan otoritas Chechnya belum memberikan penjelasan resmi yang menyeluruh mengenai peningkatan aktivitas aparat.

Saluran Telegram oposisi Chechnya, Niyso, sebelumnya mengklaim aparat sedang mencari sedikitnya dua orang yang diduga merencanakan serangan terhadap polisi. Menurut saluran tersebut, patroli diperkuat di perbatasan Chechnya dan pemeriksaan dilakukan di Gudermes. Informasi mengenai dugaan rencana serangan itu belum dikonfirmasi oleh sumber independen maupun diumumkan secara resmi oleh aparat keamanan.

Chalaev merupakan sekutu pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov dan memimpin resimen polisi khusus yang menggunakan nama Akhmat Kadyrov sejak Juli 2019. Ia sebelumnya masuk daftar sanksi Amerika Serikat dan Jepang, kemudian dikenai sanksi Inggris pada September 2025. Pemberian sanksi tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah negara-negara terkait terhadap individu yang dinilai terlibat dalam tindakan yang melanggar ketentuan hukum atau kebijakan luar negeri mereka.

Ancaman terbaru itu kembali menyoroti kekhawatiran mengenai penggunaan kekuasaan aparat keamanan di Chechnya. Al Jazeera Media Institute, dalam kajiannya mengenai tantangan peliputan di wilayah tersebut, mencatat bahwa laporan tentang penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa, dan dugaan pelanggaran oleh aparat menghadapi hambatan serius. Kondisi itu membuat verifikasi independen atas tindakan aparat keamanan menjadi sulit.

Ancaman penggunaan kekerasan tanpa pengadilan juga menimbulkan persoalan serius dari perspektif hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Tuduhan membantu kelompok ekstremis atau militan semestinya diperiksa melalui penyelidikan yang sah dan proses peradilan yang adil. Hingga laporan ini disusun, belum ada penjelasan resmi yang memadai mengenai dasar operasi keamanan terbaru di Chechnya maupun konfirmasi independen mengenai dugaan rencana serangan yang menjadi latar belakang peningkatan patroli tersebut. (hanoum/arrahmah.id)