PARIS (Arrahmah.id) -- Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu menuding Prancis telah menyerah pada “invasi Islam ekstrem” setelah demonstrasi besar-besaran yang dipicu persoalan ekonomi berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan di sejumlah kota. Pernyataan kontroversial itu disampaikan dalam wawancara dengan saluran televisi berbahasa Prancis i24News pada Selasa (20/10/2026), ketika pemerintah Prancis bersiap memperkuat pengamanan menjelang gelombang demonstrasi berikutnya.
Netanyahu menilai pemerintah Prancis gagal mengantisipasi kerusuhan dan terlalu lunak menghadapi kelompok yang disebutnya ekstremis. Ia menyerukan agar Paris mengambil tindakan tegas. “Lawan mereka, jangan menjalankan kebijakan mengalah,” demikian pesan Netanyahu kepada pemerintah Prancis, sebagaimana dikutip The Times of Israel. Ia juga mengklaim pernah memperingatkan Presiden Emmanuel Macron setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 bahwa ancaman yang tidak dihentikan di 'Israel' dapat muncul di Paris. Namun, Netanyahu tidak menyertakan bukti yang menunjukkan bahwa kerusuhan terbaru tersebut digerakkan oleh kelompok Islam ekstremis.
Kerusuhan yang menjadi latar belakang pernyataan itu bermula dari demonstrasi pada Sabtu (17/10/2026) yang menuntut perbaikan kondisi hidup, menyoroti kenaikan biaya hidup, serta memburuknya kondisi sekolah dan layanan publik. Aksi yang berlangsung di Paris, Marseille, Lyon, dan sejumlah kota lainnya kemudian diwarnai bentrokan, penjarahan toko, serta pembakaran gedung balai kota bersejarah di Limoges. Keragaman latar belakang para demonstran membuat penyebab kerusuhan menjadi perdebatan, sementara persoalan ekonomi menjadi salah satu pemicu utama demonstrasi.
Pemerintah Prancis merespons kerusuhan dengan memberlakukan jam malam terbatas di sejumlah wilayah dan menyiapkan operasi keamanan berskala besar untuk demonstrasi yang direncanakan berlangsung pada Sabtu (24/10/2026). Perdana Menteri Sébastien Lecornu mengakui adanya kelemahan dalam respons aparat, termasuk kekurangan intelijen dan penempatan polisi yang tidak efektif. Menteri Dalam Negeri Laurent Nuñez juga menyatakan penyesalan atas kegagalan pengamanan sebelumnya. Pemerintah berencana mengerahkan personel militer untuk mendukung kepolisian dalam menjaga ketertiban.
Presiden Emmanuel Macron kemudian menanggapi kritik para pemimpin asing saat berada di Doha, Qatar, pada Rabu (21/10/2026). Tanpa menyebut nama secara langsung, Macron mengecam pernyataan sejumlah pemimpin yang dinilainya memanfaatkan krisis Prancis untuk kepentingan politik. Ia juga memperingatkan adanya manipulasi informasi, termasuk gambar berbasis kecerdasan buatan yang menggambarkan Prancis seolah-olah telah dikuasai gerombolan migran dan kelompok Islamis. Macron menegaskan bahwa klaim tersebut tidak sesuai dengan kenyataan.
Laporan Associated Press dan Al Jazeera turut menyoroti bantahan Macron terhadap narasi yang mengaitkan kerusuhan secara menyeluruh dengan imigrasi atau kelompok Muslim. Macron menyebut komentar sejumlah pemimpin asing tidak dapat diterima dan memperingatkan bahwa informasi menyesatkan dapat memperkeruh situasi. Sejauh ini, tidak ada bukti yang dipublikasikan dalam laporan-laporan tersebut yang menunjukkan bahwa kelompok Islam ekstremis menjadi penyebab utama seluruh kerusuhan di Prancis.
Pernyataan Netanyahu juga muncul di tengah ketegangan politik antara 'Israel' dan sejumlah negara Eropa setelah Prancis mengakui Negara Palestina pada September 2025. Langkah tersebut memicu ketidaksenangan pemerintah Israel. Dalam konteks ini, komentar Netanyahu tidak hanya menyangkut keamanan Prancis, tetapi juga mencerminkan perbedaan pandangan mengenai imigrasi, Islam, dan dukungan Eropa terhadap Palestina.
Kerusuhan di Prancis kini menjadi ujian bagi pemerintah Macron dalam menjaga keamanan sekaligus menjawab ketidakpuasan sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara Netanyahu menekankan ancaman ekstremisme, pemerintah Prancis menghadapi tuntutan untuk memulihkan ketertiban tanpa mengabaikan persoalan biaya hidup dan layanan publik yang mendorong demonstrasi. Penyebab kerusuhan tetap perlu dinilai berdasarkan bukti dan hasil penyelidikan, bukan semata-mata melalui pernyataan politik. (hanoum/arrahmah.id)