JAKARTA (Arrahmah.id) – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membantah pemerintah meminta platform digital menghapus konten kritik terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menegaskan, informasi mengenai karhutla justru dibutuhkan pemerintah sebagai bahan masukan untuk menangani bencana tersebut.
“Tidak ada permintaan dari Kemkomdigi untuk membatasi informasi terkait karhutla,” tegas Meutya dalam unggahan video di akun Instagram-nya, Rabu (21/10/2026).
Meutya mengatakan, masyarakat memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi dan kritik terkait penanganan karhutla.
Ia juga mengajak masyarakat mendorong platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab dalam mengelola algoritma yang menentukan penyebaran informasi.
“Bantu kami mendorong platform digital agar lebih transparan dan bertanggung jawab terhadap algoritma mereka. Suara kita penting, informasi adalah hak kita, dan platform harus bertanggung jawab atas cara informasi menjangkau masyarakat,” ungkapnya.
(ameera/arrahmah.id)