KHARTOUM (Arrahmah.id) -- Gelombang serangan pesawat nirawak (drone) di Sudan dilaporkan menewaskan lebih dari 300 orang dalam serangan terhadap pasar bahan bakar dan rombongan pelayat di tengah perang saudara yang terus berkecamuk sejak April 2023. Serangan terjadi pada Minggu (18/10/2026) dan Senin (19/10/2026) di wilayah Kordofan Barat serta Abyei, kawasan perbatasan yang disengketakan Sudan dan Sudan Selatan. Laporan tersebut menambah kekhawatiran atas meningkatnya korban sipil akibat penggunaan drone dalam konflik.
Dilansir Associated Press (20/10/2026), serangan paling mematikan dilaporkan menghantam Pasar Amiet di Abyei pada Senin. Menurut Yohana Akol Ngor, pejabat informasi sementara wilayah Abyei, sedikitnya 153 orang tewas dan jumlah korban diperkirakan masih bertambah. Drone dilaporkan menghantam depot bahan bakar di kawasan pasar hingga memicu kebakaran besar yang menjalar ke bangunan dan kendaraan di sekitarnya. Petugas kesulitan mengevakuasi jenazah karena api masih menyala. Sekitar 8.000 orang dilaporkan mengungsi akibat serangan tersebut.
Serangan lainnya terjadi pada Minggu malam di wilayah Kordofan Barat. Menurut Sudan War Observatory, sebuah drone menghantam truk yang membawa sekitar 200 orang menuju pemakaman di Al-Dabab, menewaskan 145 orang. Serangan terpisah terhadap tenda tempat para pelayat berkumpul dilaporkan menewaskan lima orang. Jika digabungkan, jumlah korban tewas dari rangkaian serangan di kedua wilayah tersebut melampaui 300 orang, meskipun angka akhir masih perlu dikonfirmasi secara independen.
Pemerintah Sudan Selatan menuding militer Sudan bertanggung jawab atas serangan di Pasar Amiet. Kementerian Luar Negeri Sudan Selatan menyatakan telah memanggil duta besar Sudan untuk menyampaikan protes diplomatik dan mendesak negara tetangganya menghentikan tindakan yang membahayakan warga sipil serta properti mereka. Namun, pihak militer Sudan belum memberikan tanggapan resmi secara terbuka atas tuduhan tersebut.
Seorang perwira senior militer Sudan, yang berbicara tanpa disebutkan namanya kepada Associated Press, menyatakan bahwa serangan di Abyei ditujukan kepada kendaraan pengangkut bahan bakar yang diduga memasok kelompok paramiliter Rapid Support Forces (RSF). Ia mengklaim sasaran tersebut berkaitan dengan penyelundupan bahan bakar dan menegaskan bahwa militer tidak menargetkan warga sipil. Sejumlah sumber diplomatik yang dikutip Reuters juga menyebut depot bahan bakar di pasar itu pernah digunakan untuk memasok RSF. Namun, klaim mengenai sasaran militer tersebut belum dapat diverifikasi secara independen, sementara saksi mata mengatakan tidak melihat anggota RSF atau personel berseragam di area pasar ketika serangan berlangsung.
Organisasi kemanusiaan Médecins Sans Frontières (MSF) atau Dokter Lintas Batas melaporkan bahwa tim medis di Rumah Sakit Ameth Bek menangani lebih dari 20 korban luka, termasuk pasien dengan luka bakar parah. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) turut mengecam serangan drone di sekitar Pasar Amiet dan Todach. Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stéphane Dujarric, menyatakan bahwa serangan tersebut menimbulkan korban di kalangan warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, serta menyebabkan banyak orang terluka dan dilaporkan hilang.
Peristiwa ini berlangsung ketika konflik antara Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) dan RSF memasuki tahun keempat. Perang yang pecah pada April 2023 tersebut berawal dari perebutan kekuasaan dan perselisihan mengenai integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata reguler. Sejak itu, kedua pihak terus memperebutkan wilayah strategis dan jalur pasokan, sementara serangan udara dan drone memperluas risiko bagi penduduk sipil.
Abyei sendiri merupakan wilayah kaya minyak yang statusnya masih disengketakan Sudan dan Sudan Selatan setelah negara terakhir merdeka pada 2011. Lokasinya yang strategis menjadikan kawasan tersebut penting bagi jalur logistik dan pergerakan kelompok bersenjata. Sementara itu, Kordofan menjadi medan pertempuran penting yang menghubungkan wilayah tengah Sudan dengan Darfur di bagian barat.
Meningkatnya serangan drone memperburuk krisis kemanusiaan yang telah menyebabkan jutaan orang mengungsi dan membatasi akses terhadap layanan kesehatan, pangan, serta bantuan darurat. Rangkaian serangan terbaru kembali memunculkan desakan agar kedua pihak menghentikan serangan terhadap warga sipil dan mematuhi hukum humaniter internasional. Hingga laporan ini disusun, belum ada konfirmasi independen mengenai keseluruhan jumlah korban maupun pihak yang bertanggung jawab atas seluruh serangan tersebut. (hanoum/arrahmah.id)