NEW YORK (Arrahmah.id) - Dunia sedang menghadapi "tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya," ujar Menteri Luar Negeri Arab Saudi di hadapan Majelis Umum PBB pada Sabtu (26/9/2026), seraya mengecam serangan "terang-terangan" oleh Iran dan kelompok Houtsi terhadap negaranya serta memperingatkan dunia untuk menanggapi keamanan kawasan Teluk secara serius.
Pidato Pangeran Faisal bin Farhan disampaikan di tengah masa pergolakan kawasan yang signifikan, menyusul konflik sengit selama berbulan-bulan antara AS, "Israel", dan Iran pada awal tahun ini, serta serangan ribuan rudal dan pesawat nirawak (drone) Iran yang menargetkan negara-negara Teluk. Milisi Syiah Houtsi Yaman juga telah melancarkan serangan terhadap Arab Saudi, lansir Arab News (27/9).
Segala upaya untuk membangun hubungan yang berkelanjutan antarnegara di kawasan tersebut "tidak boleh didasarkan pada dominasi, pengaruh, atau eksploitasi krisis," ujarnya.
"Sebaliknya, hubungan tersebut harus berlandaskan pada rasa saling menghormati, kepentingan bersama, semangat bertetangga yang baik, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta kepatuhan penuh terhadap hukum internasional dan hukum humaniter internasional."
Dunia dan sistem multilateral sedang "menghadapi tantangan yang berkembang pesat dan belum pernah terjadi sebelumnya," katanya.
Namun, berbagai krisis muncul bukan karena kurangnya sumber daya, melainkan "akibat kurangnya komitmen terhadap prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh masyarakat internasional," yang harus "memikul tanggung jawabnya dalam menghadapi segala ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional."
Timur Tengah memiliki arti penting bagi dunia, ujar Pangeran Faisal, seraya menambahkan: "Stabilitas kawasan vital ini berkaitan erat dengan ketahanan energi global, kestabilan perdagangan internasional, dan ketangguhan rantai pasok global.
"Menjaga keamanan pelayaran internasional dan ketangguhan rantai pasok global merupakan tanggung jawab bersama yang menuntut kerja sama internasional yang serius guna mencegah risiko yang dapat berdampak pada perekonomian global." Pangeran Faisal menyerukan penegakan kebebasan navigasi di jalur-jalur perairan utama dunia, dengan menyebut Selat Hormuz, Selat Bab Al-Mandab, Laut Merah, dan Teluk Aden.
Ia menolak segala upaya Iran untuk membebankan biaya atau menetapkan syarat transit bagi kapal-kapal sipil yang melintasi Selat Hormuz; sikap ini merupakan tanggapan atas usulan Teheran selama beberapa bulan terakhir untuk menerapkan pungutan di wilayah tersebut.
"Kerajaan menolak penggunaan jalur-jalur perairan vital ini oleh pihak mana pun sebagai sarana untuk memberikan tekanan, ancaman, atau merugikan kepentingan negara-negara, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan," ujarnya.
Pangeran Faisal menggarisbawahi dukungan Arab Saudi terhadap upaya de-eskalasi dan mediasi di kawasan tersebut, serta menyoroti langkah-langkah yang dilakukan oleh Qatar dan Pakistan.
"Hal ini akan berkontribusi pada pemulihan stabilitas kawasan serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi dialog dan diplomasi," katanya.
“Kami menekankan pentingnya memastikan bahwa setiap pengaturan mengenai keamanan kawasan bersifat komprehensif, efektif, dan berkelanjutan. Pengaturan tersebut harus secara jelas menangani akar penyebab ancaman dan ketidakstabilan.”
Kawasan ini harus bebas dari senjata pemusnah massal, sementara program nuklir sipil harus tunduk pada pengawasan internasional dan mekanisme pengamanan, ujarnya. (haninmazaya/arrahmah.id)