Memuat...

Mesir Bahas Pemilu Palestina dan Rekonsiliasi dengan Wakil Presiden Palestina

Zarah Amala
Senin, 24 Agustus 2026 / 12 Rabiulawal 1448 11:22
Mesir Bahas Pemilu Palestina dan Rekonsiliasi dengan Wakil Presiden Palestina
Kepala intelijen Mesir Mayor Jenderal Hassan Rashad (kedua dari kiri) berjabat tangan dengan Hussein al-Sheikh, Wakil Presiden Palestina (akun al-Sheikh di X)

KAIRO (Arrahmah.id) - Pertemuan yang digelar di Mesir pada Ahad (23/8/2026) antara Kepala Dinas Intelijen Umum Mesir, Mayjen Hassan Rashad, dan delegasi Palestina yang dipimpin Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh membahas persiapan pemilu Palestina mendatang, upaya rekonsiliasi nasional, serta perkembangan situasi di Tepi Barat.

Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Dewan Nasional Palestina Rawhi Fattouh dan Kepala Intelijen Palestina Majed Faraj.

Pertemuan berlangsung di tengah berlanjutnya perpecahan politik antara Fatah dan Hamas sejak 2007, meskipun berbagai putaran dialog dan kesepakatan rekonsiliasi telah digelar dengan mediasi sejumlah pihak Arab dan internasional dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut laporan resmi Al Qahera News, kedua pihak sepakat untuk menyatukan upaya nasional dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi perjuangan Palestina saat ini.

Pertemuan tersebut berlangsung sehari setelah Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh menegaskan bahwa pemilu legislatif akan digelar sesuai jadwal pada November mendatang. Namun, ia mengatakan telah disiapkan rencana alternatif jika pemilu tidak dapat dilaksanakan.

Dalam pertemuan dengan sejumlah jurnalis Palestina di Ramallah pada Sabtu, al-Sheikh mengatakan bahwa jika pemilu tidak dapat digelar, termasuk karena dicegah atau dihambat di Jalur Gaza maupun wilayah Palestina lainnya, rencana alternatifnya adalah membentuk Dewan Nasional Palestina melalui kesepakatan nasional.

Sebelumnya, pada 9 Juli lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menerbitkan dekret yang menetapkan 28 November 2026 sebagai tanggal pelaksanaan pemilu legislatif di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Jalur Gaza. Pemilu tersebut akan menjadi yang pertama sejak 2006.

Pemilu legislatif dan presiden yang sebelumnya dijadwalkan pada 2021 dibatalkan setelah Abbas memutuskan untuk menundanya. Saat itu, Abbas beralasan belum memperoleh jaminan dari 'Israel' yang memungkinkan warga Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki untuk berpartisipasi dalam pemilu. (zarahamala/arrahmah.id)