JOMBANG (Arrahmah.id) — Menjelang Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU), pandangan mengenai sosok ideal yang akan memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode mendatang mulai mengemuka.
Rais Syuriyah KH Muhibbul Aman Aly menilai, pemimpin NU ke depan harus memiliki kemampuan organisasi yang kuat sekaligus berpihak pada kepentingan warga Nahdliyin.
Menurut Kiai Muhibbul, seorang pemimpin PBNU tidak cukup hanya mengandalkan kapasitas keilmuan maupun ketokohan.
Pemimpin juga harus mampu menggerakkan seluruh perangkat organisasi sehingga roda organisasi berjalan efektif dari tingkat pusat hingga daerah.
“Kemampuan mengelola organisasi menjadi salah satu kriteria utama pemimpin PBNU,” ujar Kiai Muhibbul.
Ia menilai kompleksitas struktur NU membutuhkan figur yang memiliki kemampuan manajerial dan mampu mengorganisasi seluruh perangkat organisasi dengan baik.
Kemampuan tersebut penting agar berbagai program dan pelayanan organisasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan jamaah.
Selain kemampuan mengelola organisasi, pemimpin PBNU juga harus mampu menempatkan NU sesuai dengan posisi dan perannya dalam kehidupan kebangsaan.
“Yang kedua tentu yang dapat menempatkan NU pada posisi yang semestinya, sebagai gerakan politik moral keumatan. Dan itu dibutuhkan kemampuan di dalam mengelola organisasi dengan baik,” kata Kiai Muhib.
Kepentingan Nahdliyin Harus Menjadi Prioritas
Kiai Muhibbul juga menekankan pentingnya keberpihakan pemimpin NU kepada warga Nahdliyin. Menurut dia, siapa pun yang nantinya memperoleh amanah memimpin PBNU memiliki tanggung jawab untuk merawat jamaah sekaligus memperjuangkan kepentingan mereka dalam berbagai bidang.
Pandangan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kedekatan NU dengan pemerintah tidak boleh membuat organisasi kehilangan orientasi utamanya terhadap umat.
“Tentu. Siapapun yang terpilih harus dapat merawat Nahdliyin, memperjuangkan kepentingan Nahdliyin dalam segala aspeknya,” tegasnya.
Menurut Kiai Muhibbul, pemimpin NU harus mampu menjaga keseimbangan antara peran keumatan dan peran kebangsaan. NU, kata dia, tetap perlu hadir dalam berbagai persoalan masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan jamaah yang menjadi basis utama organisasi.
NU Bukan Musuh Pemerintah
Dalam relasinya dengan pemerintah, Kiai Muhibbul menegaskan bahwa NU sejak dahulu menempatkan diri sebagai mitra pemerintah. Posisi tersebut bukan berarti NU harus kehilangan sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
“Dan posisi NU mulai dulu adalah partner-nya pemerintah, partner-nya penguasa, bukan musuh ya, tapi partner,” ujarnya.
Menurut dia, kemitraan tersebut dapat diwujudkan melalui kerja sama dalam berbagai program yang memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya program yang berkaitan dengan kepentingan keumatan.
Namun, menjadi mitra pemerintah tidak berarti NU harus menerima seluruh kebijakan tanpa kritik. Ketika terdapat kebijakan atau program yang dinilai keliru, NU tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan pemerintah.
“Artinya partner itu bekerja sama. Kalau ada yang salah kita ingatkan,” katanya.
Di sisi lain, NU juga dapat mendukung berbagai program pemerintah selama memiliki orientasi terhadap kepentingan umat dan masyarakat luas.
“Dan kita membantu semua program pemerintah yang bersifat keumatan,” pungkas Kiai Muhibbul.
Muktamar Menentukan Arah NU ke Depan
Pandangan Kiai Muhibbul tersebut menjadi salah satu suara dari kalangan kiai menjelang Muktamar Ke-35 NU. Forum tertinggi organisasi tersebut akan digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, mulai 27 Agustus 2026.
Muktamar tidak hanya menjadi momentum untuk menentukan kepemimpinan PBNU periode mendatang, tetapi juga menjadi forum penting dalam merumuskan arah perjalanan organisasi ke depan.
Pemimpin PBNU yang terpilih nantinya akan menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari menjaga soliditas organisasi, memperkuat pelayanan kepada Nahdliyin, mengelola struktur organisasi yang luas, hingga menentukan posisi NU dalam relasinya dengan pemerintah dan kehidupan kebangsaan.
Kriteria yang disampaikan Kiai Muhibbul menunjukkan bahwa kepemimpinan NU ke depan diharapkan tidak hanya kuat dari sisi ketokohan dan keilmuan, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial, keberpihakan terhadap Nahdliyin, serta mampu menjaga peran NU sebagai kekuatan moral dan keumatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
(ameera/arrahmah.id)
