KABUL (Arrahmah.id) - Menteri Luar Negeri Imarah Islam, Amir Khan Muttaqi, dalam wawancara baru-baru ini dengan BBC, membahas situasi dalam negeri, hubungan dengan komunitas internasional, pengakuan diplomatik, inklusivitas pemerintahan, serta pendidikan bagi anak perempuan.
Muttaqi menyatakan bahwa rakyat Afghanistan merasa puas dengan Imarah Islam dan bahwa pemerintahan saat ini mendapat dukungan di seluruh penjuru negeri.
Terkait hubungan internasional Imarah Islam, ia mengatakan bahwa hubungan dengan banyak negara terjalin dengan baik dan saat ini mereka memiliki lebih dari 40 kedutaan besar serta konsulat yang aktif, lansir Tolo News (14/8/2026).
Sang menteri luar negeri mengatakan bahwa keputusan untuk mengakui Imarah Islam sepenuhnya bergantung pada masing-masing negara. Ia menambahkan: "Keputusan untuk tidak mengakui kami adalah keputusan mereka sendiri, namun mereka perlu ditanya mengapa mereka tidak mengakui Imarah Islam."
Muttaqi juga menyatakan bahwa Afghanistan dapat menjalin perdagangan dengan negara mana pun yang mereka pilih dan bahwa hubungan Imarah Islam dengan banyak negara telah membaik.
Ia juga menanggapi perihal undangan yang ditujukan kepada sejumlah pihak penentang Imarah Islam untuk menghadiri upacara pemakaman seorang tokoh agama Iran. Muttaqi mengatakan bahwa Imarah Islam telah menyampaikan keberatan mereka terkait masalah ini kepada para pejabat Iran.
Menurutnya, pihak berwenang Iran perlu dimintai keterangan mengenai alasan di balik undangan terhadap individu-individu tersebut.
Mengenai struktur pemerintahan Imarah Islam, Muttaqi menegaskan bahwa pemerintahan tersebut bersifat inklusif dan perempuan tetap bekerja di berbagai lembaga pemerintah.
Terkait pendidikan anak perempuan, ia menyebutkan bahwa mereka tetap belajar di madrasah dan akses pendidikan tersedia hingga kelas enam, sementara pendidikan di atas tingkat kelas enam masih ditangguhkan "hingga pemberitahuan lebih lanjut."
Sejak kembali berkuasa pada Agustus 2021, Imarah Islam telah memberlakukan pembatasan sekolah bagi anak perempuan di atas kelas enam dan kemudian melarang perempuan serta anak perempuan menempuh pendidikan tinggi di universitas. Pembatasan terhadap pendidikan perempuan tetap menjadi salah satu kekhawatiran utama komunitas internasional.
Pernyataan Muttaqi mengenai hubungan luar negeri dan tata kelola pemerintahan Imarah Islam ini disampaikan di tengah upaya Kabul untuk terus memperluas kerja sama politik dan ekonomi dengan berbagai negara. (haninmazaya/arrahmah.id)
