YERUSALEM (Arrahmah.id) - Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu mengajukan gugatan pencemaran nama baik terhadap sejumlah media dan jurnalis 'Israel' terkait pemberitaan yang menyebut dirinya telah menerima peringatan sebelum serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.
Netanyahu membantah laporan tersebut dan menyebutnya sebagai “kebohongan yang dibuat-buat”. Dalam gugatan yang diajukan ke Pengadilan Distrik Yerusalem, ia mengeklaim pemberitaan tersebut tidak benar dan telah merugikan dirinya maupun pemerintahannya.
Menurut laporan media 'Israel', pihak yang digugat mencakup Haaretz, Yedioth Ahronoth, Ynet, Channel 12, serta sejumlah jurnalis, termasuk Shlomi Eldar, Ruti Yuval, Uri Misgav, Nadav Eyal, Barak Ravid, dan Attila Somfalvi. Nilai gugatan disebut mencapai 2,6 juta shekel.
Dalam gugatannya, Netanyahu juga mengaitkan pemberitaan tersebut dengan pemilu 'Israel' yang dijadwalkan berlangsung Oktober mendatang. Ia menuduh laporan itu dimanfaatkan oleh lawan politik dan pihak asing untuk menjatuhkan pemerintahannya. Tuduhan tersebut merupakan klaim Netanyahu dalam dokumen gugatan dan belum menjadi putusan pengadilan.
Persoalan ini bermula dari sejumlah laporan mengenai dugaan peringatan yang diterima Netanyahu sebelum serangan 7 Oktober.
Haaretz sebelumnya melaporkan bahwa Presiden UEA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan disebut telah memperingatkan Netanyahu mengenai rencana Hamas melakukan “langkah besar” terhadap 'Israel'. Laporan itu menyebut Netanyahu tidak meneruskan informasi tersebut kepada para petinggi keamanan 'Israel'. Netanyahu membantah pernah menerima peringatan tersebut.
Laporan lain, yang dikutip sejumlah media, menyebut Kepala Intelijen Mesir saat itu, Abbas Kamel, juga diduga menghubungi Netanyahu sekitar 10 hari sebelum serangan untuk memperingatkan adanya perkembangan tidak biasa dari Jalur Gaza. Netanyahu membantah bahwa percakapan tersebut pernah terjadi.
Dalam gugatan terbarunya, Netanyahu menegaskan tidak pernah melakukan percakapan dengan Presiden UEA maupun Abbas Kamel terkait peringatan tersebut sepanjang September 2023 hingga 7 Oktober 2023.
Namun, klaim mengenai ada atau tidaknya peringatan tersebut masih menjadi sengketa. Ynet mencatat bahwa hingga gugatan diajukan, belum ada bantahan resmi dari pemerintah UEA maupun Mesir yang secara khusus membantah laporan mengenai peringatan tersebut.
Serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 kemudian menjadi salah satu isu utama dalam perdebatan mengenai kegagalan sistem keamanan 'Israel'. Sejumlah pejabat militer, intelijen, dan politik 'Israel' mengakui adanya kegagalan dalam mengantisipasi serangan tersebut.
Netanyahu sendiri berulang kali menolak mengambil tanggung jawab pribadi dan menyalahkan aparat keamanan 'Israel' atas kegagalan tersebut.
Gugatan terhadap media ini muncul sekitar sebulan sebelum pemilu 'Israel' yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2026, sehingga pemberitaan mengenai dugaan peringatan sebelum 7 Oktober kembali menjadi isu politik domestik. (zarahamala/arrahmah.id)