TEL AVIV (Arrahmah.id) - Film dokumenter Naza, yang meraih penghargaan khusus juri di Festival Film Venesia, mengguncang 'Israel' setelah menampilkan kesaksian 24 mantan anggota Unit 8200 tentang dugaan penargetan sistematis warga sipil di Gaza dengan bantuan kecerdasan buatan (AI).
Film produksi The Guardian itu disebut memicu kegelisahan di kalangan politik dan keamanan 'Israel' karena kesaksian tersebut berasal dari dalam institusi militernya sendiri.
Pakar urusan 'Israel', Muhannad Mustafa, mengatakan nama Naza dalam bahasa Ibrani berarti “kerusakan tambahan” atau collateral damage. Menurutnya, film tersebut penting karena menghadirkan kesaksian para mantan anggota Unit 8200, unit intelijen elite 'Israel', bukan sekadar analisis dari pengamat internasional.
Mustafa menilai kesaksian itu memperlihatkan budaya yang mendehumanisasi warga Palestina dan memandang kematian warga sipil sebagai “kerusakan tambahan”.
Sementara itu, pakar hukum internasional William Schabas mengatakan kesaksian dalam film tersebut membantah dalih bahwa korban sipil merupakan akibat “kesalahan individu” atau kerusakan tambahan dalam serangan terhadap target militer yang sah.
Film yang dibuat secara rahasia selama tiga tahun itu merekam kesaksian sejumlah anggota militer 'Israel' mengenai pembunuhan massal, pembakaran bangunan tempat warga Gaza berlindung, serta penembakan terhadap warga sipil ketika membagikan bantuan makanan.
Para narasumber juga mengungkap penggunaan sistem berbasis AI untuk mengidentifikasi sejumlah besar orang yang diduga terkait Hamas. Setelah target ditentukan, militer 'Israel' disebut menyerang rumah mereka pada malam hari meski mengetahui serangan tersebut berpotensi menewaskan anggota keluarga yang berada di dalamnya.
Respons 'Israel'
Kemunculan film itu memicu respons keras dari pemerintah 'Israel'. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyebutnya sebagai ancaman langsung terhadap keamanan dan reputasi militer 'Israel'. Kepala Staf Militer Eyal Zamir kemudian membentuk tim lintas bidang untuk menghadapi dampak film tersebut.
Menteri Kebudayaan Miki Zohar bahkan menyerukan pencabutan kewarganegaraan dua sutradara film, Yuval Abraham dan Rachel Szor.
Pakar ilmu politik Hassan Ayoub menilai reaksi tersebut menunjukkan kekhawatiran besar di kalangan politik dan keamanan 'Israel' bahwa kesaksian dari dalam militer dapat merusak konsensus nasional serta memperkuat tuntutan penyelidikan internasional.
Menurut Mustafa, reaksi itu juga menunjukkan kerapuhan moral 'Israel'. Narasi bahwa “tidak ada warga sipil tak bersalah di Gaza”, menurutnya, berubah menjadi kepanikan ketika diterjemahkan menjadi kesaksian tentang perintah dan praktik operasional militer.
Schabas menyebut kesaksian dalam Naza sebagai bukti penting yang dapat memperkuat perkara Afrika Selatan terhadap 'Israel' di Mahkamah Internasional (ICJ) serta mendukung proses hukum terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) pada 2024 telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza. 'Israel' menolak keputusan tersebut dan menyebutnya bermotif politik.
Ayoub mengatakan film tersebut menambah tekanan terhadap 'Israel' di tengah akumulasi laporan dari berbagai organisasi HAM, termasuk B’Tselem, Amnesty International, dan Human Rights Watch.
Menurut data terbaru Kementerian Kesehatan Gaza yang dikutip Al Jazeera, jumlah korban tewas sejak perang 'Israel' di Gaza dimulai pada Oktober 2023 telah mencapai 73.786 orang, sementara 174.771 lainnya terluka, mayoritas perempuan dan anak-anak. (zarahamala/arrahmah.id)