DAMASKUS (Arrahmah.id) — Setelah serangan 11 September 2001, Amerika Serikat memasuki babak baru dalam perang melawan terorisme. Selain operasi militer, Washington membutuhkan informasi mengenai organisasi bersenjata, para pemimpin, jaringan, serta rencana mereka.
Namun, aparat keamanan AS menghadapi batasan hukum ketika memeriksa orang yang ditahan di wilayah Amerika. Proses interogasi tunduk pada hukum, pengadilan, dan hak-hak hukum para tahanan. Keinginan memperoleh informasi secara cepat kemudian mendorong Washington mencari cara di luar wilayahnya.
Menurut laporan program Malaf Mahzhurah (Files Prohibited) Al Jazeera 360 bertajuk “Al-Ta'dhib bil-Wikalah” (Penyiksaan Lewat Perantara), Washington membangun jaringan rahasia untuk memindahkan orang-orang yang dicurigai terlibat terorisme ke negara-negara yang aparat keamanannya tidak terikat standar hak asasi manusia seperti di Amerika Serikat. Suriah, meski saat itu dikategorikan Washington sebagai negara pendukung terorisme, termasuk negara yang memiliki titik temu kepentingan keamanan dengan Amerika.
Salah satu lokasi yang kemudian mencuat adalah Cabang Palestina, atau Cabang 235, milik intelijen militer Suriah di Damaskus. Tempat tersebut awalnya dibentuk untuk memantau faksi-faksi Palestina dan para pengungsi dari perspektif keamanan, tetapi kemudian berkembang menjadi salah satu pusat penahanan dan interogasi paling terkenal di Suriah.
Program tersebut menampilkan kesaksian mantan tahanan bernama Marwan yang menggambarkan kondisi sel yang minim ventilasi dan cahaya. Sekitar 60 orang disebut pernah ditahan dalam satu sel sehingga mereka harus bergantian tidur dan menggunakan pakaian untuk membantu menggerakkan udara.
Kesaksian lain menggambarkan keberadaan sel isolasi di bawah tanah serta berbagai metode penyiksaan, antara lain metode “ban” atau doulab, “kursi Jerman”, shabah atau posisi tergantung, falaqah atau pemukulan pada telapak kaki, hingga sengatan listrik.
Laporan Human Rights Watch pada 2012 berjudul Arsip Penyiksaan juga mendokumentasikan praktik penyiksaan di pusat-pusat penahanan Suriah berdasarkan wawancara dengan lebih dari 200 korban dan saksi. Seorang perwira intelijen Suriah kemudian juga dinyatakan bersalah oleh pengadilan Jerman dalam perkara yang berkaitan dengan penyiksaan.
Dari Bandara New York ke Ruang Bawah Tanah Damaskus
Salah satu kasus paling terkenal dalam program penyerahan rahasia tersangka adalah Maher Arar, warga Kanada keturunan Suriah.
Pada September 2002, Arar sedang dalam perjalanan pulang ke Kanada setelah berlibur bersama keluarganya di Tunisia. Ia transit di Bandara Internasional John F. Kennedy, New York. Di sana, petugas imigrasi menahannya dan ia kemudian diperiksa oleh FBI.
Arar dicurigai memiliki hubungan dengan Al Qaeda. Namun, berdasarkan keterangan yang ditampilkan dalam program tersebut, kecurigaan itu terutama berkaitan dengan hubungan sosialnya dengan dua warga keturunan Suriah di Kanada.
Arar ditahan selama 12 hari di Amerika Serikat. Alih-alih dikembalikan ke Kanada, ia justru dideportasi ke Suriah meskipun berkewarganegaraan Kanada. Ia mengaku telah memperingatkan bahwa dirinya berisiko disiksa apabila dikirim ke Suriah, tetapi permintaannya tidak diindahkan.
Setibanya di Damaskus, Arar dibawa ke Cabang Palestina. Ia kemudian menghabiskan 10 bulan 10 hari di sebuah sel bawah tanah yang digambarkannya menyerupai kuburan.
Selama ditahan, Arar mengaku mengalami pemukulan, sengatan listrik, dan ancaman. Ia akhirnya menandatangani pengakuan mengenai dugaan pelatihan di Afghanistan, sesuatu yang kemudian dibantahnya.
Di luar penjara, istrinya, Maha Maziq, melakukan perjuangan panjang. Ia menghubungi media, organisasi hak asasi manusia, serta parlemen Kanada dan menjadikan kasus suaminya sebagai perhatian publik.
Setelah berbulan-bulan mendapat tekanan, Arar dibebaskan pada 15 Oktober 2003 tanpa pernah diadili atau didakwa.
Ia kemudian kembali ke Kanada dan menuntut agar namanya dibersihkan serta fakta mengenai penahanannya diungkap. Pemerintah Kanada membuka penyelidikan resmi yang berlangsung selama dua tahun.
Penyelidikan tersebut menyimpulkan bahwa Arar tidak membahayakan masyarakat Kanada dan tidak ditemukan bukti yang menghubungkannya dengan aktivitas terorisme. Pemerintah Kanada kemudian meminta maaf dan memberikan kompensasi sebesar 10,5 juta dolar Kanada.
Di Amerika Serikat, Washington menolak bekerja sama dalam penyelidikan Kanada. Gugatan Arar di pengadilan AS juga ditolak dengan alasan doktrin rahasia negara.
Ketika Pertanyaan Amerika Sampai ke Penjara Suriah
Kasus lain yang diangkat adalah Mohammed Haydar Zammar, warga Jerman keturunan Suriah yang dikaitkan dengan sel Hamburg. Sel tersebut mencakup Mohammed Atta, salah satu tokoh utama dalam serangan 11 September 2001.
Setelah ditangkap di luar Amerika Serikat, Zammar tidak dibawa ke Guantanamo atau penjara Amerika. Ia justru dikirim ke Cabang Palestina di Damaskus.
Menurut laporan tersebut, para penyidik Amerika tidak berhadapan langsung dengan Zammar. Mereka mengirimkan daftar pertanyaan tertulis kepada intelijen Suriah. Aparat Suriah kemudian melakukan interogasi terhadap Zammar dan mengirimkan jawabannya kembali kepada pihak Amerika.
Mekanisme tersebut menggambarkan bentuk kerja sama keamanan yang berlangsung secara tidak terbuka antara Washington dan Damaskus: pertanyaan disusun di Amerika, seorang tahanan berada di dalam sel Suriah, sementara jawaban kembali kepada penyidik Amerika.
Zammar bertahun-tahun berada di penjara Suriah. Pada 2007, ia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara atas empat dakwaan. Ia kemudian dibebaskan pada 2013 dalam pertukaran tahanan sebelum bergabung dengan ISIS, menurut laporan program tersebut.
Dari Kerja Sama Rahasia Menjadi Permusuhan Terbuka
Hubungan keamanan Amerika Serikat dan Suriah tidak berlangsung selamanya. Ketika revolusi Suriah pecah pada 2011, sistem penahanan dan penyiksaan yang digunakan rezim menjadi salah satu fokus utama laporan internasional mengenai pelanggaran hak asasi manusia.
Pada 2013, foto-foto yang diambil seorang fotografer polisi militer Suriah dengan nama samaran Caesar mulai terungkap ke publik. Caesar mengatakan bahwa setelah revolusi, tugasnya berubah menjadi memotret jenazah korban yang meninggal dalam tahanan.
Sekitar 55.000 foto disebut berhasil dibawa keluar dari Suriah.
Amerika Serikat kemudian menggunakan foto-foto tersebut untuk mengecam praktik rezim Suriah. Kongres AS juga mengesahkan Caesar Syria Civilian Protection Act, yang menjatuhkan sanksi terhadap rezim, pejabat, serta berbagai entitas yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.
Di sinilah muncul paradoks utama yang diangkat program tersebut: negara yang kemudian menjatuhkan sanksi kepada Damaskus karena praktik penyiksaan ternyata sebelumnya pernah bekerja sama dengan aparat keamanan Suriah untuk memperoleh informasi dari para tahanan.
Pada 8 Desember 2024, setelah jatuhnya rezim Bashar al-Assad, sejumlah penjara dan kantor keamanan dibuka bagi warga dan wartawan. Cabang Palestina menjadi salah satu lokasi yang didatangi. Sel-sel tahanan dan ruang bawah tanah yang selama bertahun-tahun tertutup mulai terlihat oleh publik.
Kasus tersebut memperlihatkan persoalan lebih luas mengenai hubungan antara keamanan dan hak asasi manusia: apa yang terjadi ketika sebuah negara membutuhkan informasi yang tidak dapat diperolehnya melalui cara-cara yang dibenarkan hukum?
Dalam kasus Cabang Palestina, sebagaimana diungkap Malaf Mahzhurah, hubungan Washington dan Damaskus bukanlah aliansi resmi. Hubungan itu lebih menyerupai pertemuan kepentingan.
Amerika Serikat membutuhkan informasi mengenai kelompok-kelompok bersenjata, sementara rezim Suriah memiliki jaringan aparat keamanan serta arsip luas mengenai kelompok Islamis dan para aktivis yang menjadi sasaran pengawasan.
Ketika kepentingan kedua negara berubah, kerja sama tersebut pun berakhir dan hubungan Amerika Serikat dengan rezim Suriah kembali menjadi permusuhan terbuka.
(Samirmusa/arrahmah.id)