GAZA (Arrahmah.id) - Tujuh bulan pasca-gencatan senjata Oktober 2025 yang diprakarsai Presiden AS Donald Trump, proses rekonstruksi di Jalur Gaza lumpuh total. Investigasi The Guardian menyebut komitmen bantuan internasional mengalami kemacetan akut akibat kebuntuan diplomatik dan pengetatan wilayah oleh 'Israel'.
Dari total janji bantuan senilai 7 miliar dolar AS (sekitar Rp110 triliun) dari sembilan negara donor, Dewan Perdamaian (Board of Peace) bentukan AS baru menerima pencairan dana operasional sebesar 23 juta dolar AS dan 100 juta dolar AS untuk sektor keamanan. Secara kalkulasi, realisasi dana yang masuk baru menyentuh 1,75 dolar AS dari setiap 100 dolar AS yang dijanjikan. Mayoritas negara donor sengaja menahan dana dengan alasan eskalasi konflik antara AS-'Israel' dan Iran di kawasan Teluk.
Di tengah macetnya bantuan, proyek ini dihantam isu pemborosan anggaran internal. Sebanyak 12 teknokrat Palestina dalam Komite Nasional Pengelola Gaza yang tertahan di Mesir dan dilarang masuk oleh 'Israel', tetap menerima gaji fantastis rata-rata 16.000 hingga 17.000 dolar AS per bulan. Sementara itu, Utusan Tinggi Dewan Perdamaian, Nikolay Mladenov, digaji 400.000 dolar AS per tahun. Ironisnya, komite ini belum berhasil memasukkan satu botol air pun ke Gaza sejak Januari 2026.
Kondisi ini berbanding terbalik dengan janji penasihat senior AS, Jared Kushner, di forum Davos yang ingin mengubah Gaza menjadi pusat wisata dan kota pintar (smart city). Realitas di lapangan menunjukkan lebih dari dua juta pengungsi Palestina masih telantar di tenda darurat tanpa akses kesehatan dan pendidikan, sementara 'Israel' telah menguasai lebih dari separuh wilayah Gaza. (zarahamala/arrahmah.id)