YERUSALEM (Arrahmah.id) — Ketegangan di internal pemerintahan “Israel” kembali mencuat setelah beredarnya video penindasan terhadap aktivis “Armada Ketahanan (Flotilla)” global. Perselisihan tajam terjadi antara Menteri Luar Negeri Gideon Sa’ar dan Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir, lansir Al Jazeera.
Sa’ar secara terbuka menyalahkan Ben Gvir atas memburuknya citra “Israel” di mata dunia, setelah yang bersangkutan mengunggah video yang memperlihatkan perlakuan keras terhadap para aktivis internasional.
Dalam unggahannya di platform X, Sa’ar menyebut tindakan tersebut sebagai “kerusakan yang disengaja” terhadap reputasi “Israel”. Ia juga menggambarkan insiden itu sebagai “pertunjukan memalukan” yang merusak upaya panjang yang sebelumnya dilakukan oleh militer dan Kementerian Luar Negeri untuk menjaga citra negara.
“Apa yang dilakukan tidak mencerminkan wajah ‘Israel’,” tegas Sa’ar.
Namun, Ben Gvir tak tinggal diam. Ia membalas dengan keras, menuding sejumlah anggota pemerintah tidak memahami cara menghadapi pihak yang ia sebut sebagai “pendukung terorisme”.
Menurutnya, “Israel” bukan lagi pihak yang lemah, dan siapa pun yang datang untuk mendukung Hamas akan menghadapi tindakan tegas.
Kontroversi ini dipicu oleh video yang direkam di Pelabuhan Ashdod, di mana Ben Gvir tampak mengawasi penangkapan aktivis “Armada Ketahanan”. Dalam video tersebut, para aktivis terlihat diborgol dan ditutup matanya saat berada di tanah, sementara Ben Gvir melontarkan kata-kata penghinaan dan menyebut mereka sebagai “pendukung terorisme”.
Ia bahkan terdengar mengatakan, “Kami pemilik tanah ini, beginilah seharusnya,” serta memerintahkan aparat kepolisian untuk mengabaikan teriakan para aktivis.
Dalam pernyataan lain yang dikutip media setempat, Ben Gvir juga menyebut para aktivis datang dengan “kesombongan” sebelum akhirnya kehilangan “kepahlawanan” mereka. Ia turut mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menahan mereka lebih lama di penjara yang diperuntukkan bagi tahanan kasus “terorisme”.
Insiden ini semakin memperlihatkan perpecahan di dalam pemerintahan “Israel”, sekaligus memicu kritik internasional terhadap perlakuan terhadap aktivis kemanusiaan.
(Samirmusa/arrahmah.id)