![Warga Aljazair melakukan demonstrasi anti-pemerintah di ibukota Aljir pada 12 April 2019. [RYAD KRAMDI / AFP / Getty]](https://i0.wp.com/www.arrahmah.id/wp/images/stories/2019/04/algerians-protest.jpg?fit=1200%2C799&ssl=1)
ALJIR (Arrahmah.com) – Sekitar 40 dari 1541 walikota di Aljazair mengumumkan pada Ahad (15/4/2019) bahwa mereka menolak untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan 4 Juli, dalam solidaritas dengan gerakan protes melawan rezim.
Presiden sementara Abdelkader Bensalah mengatakan pada Rabu bahwa pemilihan presiden akan diadakan pada 4 Juli untuk memilih pengganti Abdelaziz Bouteflika, yang mundur setelah tentara berhenti mendukungnya di bawah tekanan protes massa selama beberapa pekan.
Kota-kota di Aljazair memainkan peran penting dalam mengawasi daftar pemilihan, mengatur pemilihan, melakukan proses pemilihan, dan menghitung suara.
Posisi walikota yang menolak untuk mengadakan pemilihan presiden datang dalam solidaritas dengan hakim yang memutuskan hari Senin untuk memboikot pemilihan.
Namun, partai yang menyerukan boikot pemilu belum menentukan jumlah hakim yang menolak untuk mengawasi proses pemilihan.
Hakim memainkan peran penting dalam menyelenggarakan pemilihan di Aljazair. Mereka khususnya dituduh mengawasi daftar pemilihan, yang merupakan titik pertikaian permanen antara oposisi dan pihak berwenang.
Partai oposisi Rally for Culture and Democracy (RCD) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa semua wakilnya dengan tegas menolak memegang dan mengawasi pemilihan, mengatakan mereka palsu.
Partai mengontrol 37 kota, terutama terkonsentrasi di provinsi Tizi Ouzou dan Bejaia di wilayah Kabylie, yang menyaksikan protes.
Ada 1.541 kota di Aljazair, sebagian besar dikendalikan oleh Front Pembebasan Nasional (FLN) dan Rally Nasional Demokratik (RND). Para pengunjuk rasa sangat kritis terhadap kedua partai karena menjalankan negara mereka selama 20 tahun di bawah pemerintahan Bouteflika.
Dalam sebuah surat kepada gubernur yang diterbitkan di Facebook, Walikota wilayah Tizi Ouzou, yang merupakan anggota Front Pembebasan Nasional, mengumumkan boikot pemilihan pada 4 Juli sebagaimana diungkapkan oleh seseorang yang dekat dengannya kepada AFP. Walikota lain yang secara politis independen mengikutinya.
Menurut gerakan protes, badan-badan dan tokoh-tokoh yang telah ditunjuk oleh “rezim” Bouteflika dan yang dituduh menyelenggarakan pemilihan presiden mendatang tidak dapat menjamin kebebasan dan integritas pemilihan.
(fath/arrahmah.com)
