TEHERAN (Arrahmah.id) - Krisis di Selat Hormuz mencapai titik kritis pada Jumat (27/3/2026) dengan laporan yang menyebutkan sekitar 3.200 kapal, termasuk lebih dari 350 tanker minyak dan gas, tertahan menunggu izin melintas dari otoritas Iran. Data dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengungkapkan bahwa sekitar 20.000 pelaut kini terjebak di perairan tersebut sejak Iran menutup jalur navigasi utama dunia itu sebagai balasan atas serangan AS dan 'Israel'.
Di tengah ketegangan ini, Presiden Donald Trump melalui platform Truth Social mengumumkan pemberian perpanjangan tenggat waktu bagi Iran hingga 6 April mendatang untuk membuka kembali selat tersebut. Trump menyatakan akan menunda rencana pengeboman terhadap fasilitas energi nuklir Iran.
Kantor berita Fars melaporkan daftar kapal yang mengantre di Teluk Oman dan Teluk Arab mencakup 25 tanker minyak raksasa (VLCC), 200 tanker minyak standar, dan 70 tanker gas alam (LNG). Iran memerintahkan seluruh kapal tersebut mematikan sistem pelacakan otomatis (AIS) mereka selama menunggu.
Analisis dari Lloyd's List mengungkapkan bahwa IRGC telah memberlakukan sistem kontrol ketat yang menyerupai pos pemungutan retribusi. Kapal-kapal wajib menyerahkan dokumen, mendapatkan kode kliring, dan menerima pengawalan militer melalui jalur tunggal yang dikendalikan.
Laporan menyebutkan setidaknya dua kapal telah membayar biaya lintasan secara langsung menggunakan mata uang Yuan Tiongkok, menandakan pergeseran besar dari dominasi Dollar dalam transaksi maritim di kawasan tersebut.
Sejak perang pecah pada 28 Februari, sedikitnya 21 kapal telah melaporkan menjadi target serangan atau gangguan di sekitar selat. Hal ini memicu lonjakan biaya asuransi dan pengiriman global secara drastis. Sebelum ditutup, Selat Hormuz mengalirkan sekitar 20 juta barel minyak per hari atau setara 20% pasokan energi dunia. Penutupan ini mengancam stabilitas ekonomi global dan memicu inflasi energi di berbagai negara.
Langkah Iran memberlakukan sistem kliring berbayar dan pengawalan militer menunjukkan bahwa mereka berusaha mengubah Selat Hormuz menjadi aset ekonomi langsung sekaligus alat tawar politik yang sangat kuat. Sementara itu, tawaran "hadiah" dari Trump berupa penundaan serangan ke situs nuklir menandakan adanya celah diplomasi yang sangat sempit sebelum tenggat waktu 6 April berakhir. (zarahamala/arrahmah.id)