Memuat...

Seruan Kontroversial Pejabat Dubai: Negara Teluk Diminta Perkuat Aliansi dengan 'Israel'

Hanoum
Rabu, 25 Maret 2026 / 6 Syawal 1447 11:10
Seruan Kontroversial Pejabat Dubai: Negara Teluk Diminta Perkuat Aliansi dengan 'Israel'
Tangkapan layar status Wakil Kepala Kepolisian Dubai, Dhahi Khalfan Tamim. [Foto: X]

DUBAI (Arrahmah.id) -- Pernyataan kontroversial datang dari Wakil Kepala Kepolisian Dubai, Dhahi Khalfan Tamim, yang menyerukan negara-negara Teluk untuk memperdalam kerja sama dengan 'Israel'. Ia bahkan menyebut negara-negara di kawasan tidak menawarkan manfaat apa pun dibandingkan hubungan dengan 'Israel', memicu reaksi keras di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik Timur Tengah.

Dilansir Al Quds NEws (25/3/2026), seruan tersebut muncul melalui pernyataannya yang beredar di media sosial X dan menjadi perbincangan luas. Dalam pernyataannya, pejabat keamanan senior Dubai itu mendorong negara-negara Teluk untuk menjalin hubungan lebih erat dengan 'Israel', menilai kerja sama dengan negara tersebut lebih menguntungkan dibandingkan hubungan regional lainnya.

Pernyataan ini bukan kali pertama Dhahi Khalfan Tamim menyuarakan pandangan serupa. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ia secara terbuka mendorong normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dan 'Israel', bahkan menyarankan pembentukan koalisi keamanan bersama di kawasan Timur Tengah.

Sejak penandatanganan Abraham Accords pada 2020, sejumlah negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain memang telah menjalin hubungan diplomatik resmi dengan 'Israel'. Kesepakatan tersebut dipandang sebagai perubahan besar dalam lanskap politik Timur Tengah, meski tetap menuai penolakan dari sebagian negara dan masyarakat Arab.

Namun, sikap Dhahi Khalfan Tamim tetap kontroversial karena bertolak belakang dengan sentimen publik di banyak negara Muslim yang masih mendukung perjuangan Palestina. Bahkan dalam konteks perang Gaza terbaru, sebagian negara Teluk dan dunia Arab justru meningkatkan kritik terhadap 'Israel' dan menyerukan perlindungan terhadap warga sipil Palestina.

Hingga kini belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Uni Emirat Arab terkait pernyataan tersebut. Namun, komentar ini kembali membuka perdebatan mengenai arah kebijakan luar negeri negara-negara Teluk di tengah konflik berkepanjangan di Timur Tengah serta polarisasi yang semakin tajam antara kepentingan geopolitik dan solidaritas regional. (hanoum/arrahmah.id)