HASAKAH (Arrahmah.id) -- Pemasangan papan nama baru di Kantor Kehakiman Hasakah, Suriah timur laut, memicu protes setelah tulisan tersebut tidak mencantumkan bahasa Kurdi. Insiden ini menjadi gambaran terbaru mengenai sensitifnya implementasi kesepakatan politik 29 Januari di wilayah yang selama ini berada di bawah pengaruh Pasukan Demokratik Suriah (SDF).
Dilansir Syria TV (7/5/2026), papan nama baru yang dipasang di kantor Kehakiman hanya menggunakan bahasa Arab, sehingga memicu kemarahan sebagian warga Kurdi.
Menurut laporan yang beredar, aparat keamanan SDF tidak melakukan intervensi ketika massa menghancurkan papan nama tersebut. Situasi ini mencerminkan ketegangan yang masih berlangsung terkait pengelolaan sistem peradilan di Provinsi Hasakah, yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi pusat perbedaan pendapat antarotoritas lokal.
Pengamat Suriah, Charles Lister, sebelumnya menjelaskan bahwa persoalan identitas bahasa dan representasi administratif di wilayah timur laut Suriah sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan legitimasi politik dan hak komunitas etnis.
“Simbol administratif seperti bahasa pada papan institusi dapat menjadi isu politik besar di wilayah yang terfragmentasi,” ujarnya dalam analisis kawasan.
Laporan North Press Agency dan Rudaw sebelumnya juga menyoroti sengketa administratif di Hasakah, termasuk tarik-ulur terkait struktur peradilan, bahasa resmi, dan pembagian kewenangan antara otoritas Arab dan Kurdi di wilayah tersebut.
Kesepakatan 29 Januari sendiri disebut bertujuan meredakan ketegangan administratif dan memperkuat koordinasi pemerintahan lokal di Hasakah. Namun, insiden terbaru ini menunjukkan bahwa implementasi kesepakatan tersebut masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait isu identitas dan representasi etnis di ruang publik.
Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari otoritas SDF mengenai alasan tidak dicantumkannya bahasa Kurdi dalam papan nama tersebut maupun terkait aksi penghancuran yang terjadi sesudahnya. (hanoum/arrahmah.id)