TEHERAN (Arrahmah.id) - Pemerintah Iran melalui Ali Safari, Penasihat Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, menegaskan bahwa tidak akan ada perundingan apa pun dengan Amerika Serikat selama serangan militer terhadap wilayahnya masih berlangsung. Dalam wawancara dengan Al Jazeera Mubasher pada Jumat (27/3/2026), Safari menyebut setiap inisiatif diplomatik yang diajukan Washington saat ini sebagai langkah yang tidak adil dan tidak dapat diterima.
Teheran juga menepis tenggat waktu 10 hari yang ditetapkan administrasi Donald Trump, dengan menyebutnya sebagai refleksi dari kegagalan militer AS di lapangan dan upaya putus asa untuk memaksa Iran melepaskan kepentingan strategisnya, termasuk kendali di Selat Hormuz.
Iran menyatakan siap bernegosiasi dan tidak memiliki apa pun untuk disembunyikan, namun proses tersebut hanya bisa dimulai jika seluruh agresi militer AS dan 'Israel' dihentikan total.
Terkait isu penyerahan stok uranium melalui mediator, Safari menekankan bahwa hal tersebut hanya bisa dibahas jika sudah ada kerangka keamanan yang menjamin kedaulatan Iran, bukan di tengah desing peluru.
Iran secara eksplisit menolak tuntutan AS untuk membatasi jangkauan rudal balistik mereka. Safari menegaskan bahwa kemampuan militer adalah bagian dari kedaulatan pertahanan yang tidak bisa dinegosiasikan.
Iran menyatakan kesiapannya menghadapi skenario perang urat saraf (war of attrition) jangka panjang. Safari memperingatkan bahwa tanah Iran akan menjadi kuburan bagi penjajah jika AS nekat menyerang fasilitas nuklir atau pulau-pulau strategis mereka.
Meskipun tetap berkomitmen pada hukum internasional dan kerja sama dengan Oman, Iran menegaskan bahwa kehadiran militer AS telah merusak mekanisme keamanan regional, sehingga perlu ada peninjauan ulang terhadap aturan pelayaran di selat tersebut.
Pernyataan Safari ini menunjukkan bahwa Iran sedang memainkan strategi bertahan aktif. Dengan menolak negosiasi di bawah ancaman, Teheran ingin menunjukkan pada dunia, dan pasar energi, bahwa mereka tidak akan tunduk pada dikte Trump.
Penekanan pada pelanggaran hukum internasional atas serangan ke pabrik besi dan baja juga menunjukkan upaya Iran untuk menggalang dukungan diplomatik dari sekutu-sekutu ekonominya seperti Rusia dan Tiongkok. (zarahamala/arrahmah.id)