WASHINGTON (Arrahmah.id) — Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana pertemuan antara pemimpin “Israel” dan Lebanon dalam waktu dekat, di tengah eskalasi perang yang masih berlangsung dan belum menunjukkan tanda-tanda mereda.
Dalam pernyataannya pada Rabu malam (waktu AS), Trump mengatakan bahwa kedua pemimpin tersebut dijadwalkan akan berbicara pada Kamis, sehari setelah berlangsungnya perundingan langsung pertama antara kedua pihak.
“Kami sedang berusaha menciptakan jeda antara ‘Israel’ dan Lebanon. Sudah sangat lama sejak terakhir kali terjadi percakapan antara dua pemimpin — sekitar 34 tahun. Itu akan terjadi besok,” tulis Trump melalui platformnya.
Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut, termasuk siapa yang dimaksud sebagai kedua “pemimpin” tersebut.
Di tengah klaim tersebut, agresi militer “Israel” terhadap Lebanon terus menelan korban besar. Sejak 2 Maret, serangan yang berlangsung telah menewaskan lebih dari 2.100 orang dan memaksa lebih dari satu juta warga mengungsi dari rumah mereka, menurut otoritas setempat.
Gencatan Senjata Masih Jauh
Meski ada sinyal diplomatik, sejumlah laporan menunjukkan bahwa harapan gencatan senjata masih jauh dari kenyataan.
Harian Israel Israel Hayom, dikutip dari sumber yang mengetahui perkembangan, menyebut bahwa gencatan senjata di Lebanon “tidak akan terjadi dalam waktu dekat.” Sementara itu, Israel Broadcasting Authority melaporkan bahwa militer “Israel” belum menerima instruksi apa pun dari pimpinan politik untuk bersiap menghentikan operasi militer di Lebanon.
Sebaliknya, harian Inggris Financial Times melaporkan bahwa sejumlah pejabat Lebanon justru optimistis kesepakatan gencatan senjata dapat segera dicapai.
Seorang pejabat senior dalam pemerintahan AS juga menyatakan bahwa Trump menyambut baik kemungkinan berakhirnya perang antara “Israel” dan Hizbullah. Namun, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak terkait dengan perundingan antara Iran dan Amerika Serikat.
“Presiden akan menyambut berakhirnya permusuhan di Lebanon sebagai bagian dari kesepakatan damai antara ‘Israel’ dan Lebanon,” ujar pejabat tersebut kepada AFP.
Ia menambahkan bahwa Washington menginginkan perdamaian jangka panjang, namun belum secara eksplisit menuntut penghentian segera pertempuran.
Fokus utama Washington saat ini, lanjutnya, adalah membangun kepercayaan antara pemerintah Lebanon dan “Israel” sebagai langkah awal menuju kesepakatan yang lebih permanen.
Duta besar Lebanon dan “Israel” bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat serta para pejabat AS sebelum dimulainya perundingan langsung di Washington (Reuters)
Perundingan Langsung dan Eskalasi di Lapangan
Pada Selasa lalu, perwakilan Lebanon dan “Israel” menggelar pembicaraan langsung di Washington selama dua setengah jam. Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan negosiasi damai, dengan waktu dan tempat yang akan ditentukan kemudian.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh duta besar “Israel” untuk AS Yehiel Leiter, duta besar Lebanon di Washington Nada Hamadeh Mouawad, serta duta besar AS untuk Beirut Michel Issa.
Perkembangan diplomatik ini terjadi di tengah intensifikasi serangan militer “Israel” di lapangan, yang semakin memperdalam krisis kemanusiaan dan memperuncing perpecahan politik di dalam negeri Lebanon.
Sebelumnya, pada 9 Maret, Presiden Lebanon telah menyerukan dimulainya perundingan langsung dengan “Israel” di bawah pengawasan internasional, sebagai bagian dari inisiatif untuk mencapai gencatan senjata penuh dan menghentikan seluruh agresi terhadap wilayahnya.
Namun, situasi semakin kompleks setelah pada 8 April, diumumkan adanya gencatan senjata selama dua pekan antara Amerika Serikat dan Iran, dengan mediasi Pakistan, sebagai langkah menuju penghentian perang yang pecah sejak 28 Februari.
Meski Islamabad dan Teheran menyatakan bahwa kesepakatan tersebut mencakup Lebanon, pihak AS dan “Israel” membantahnya.
Bahkan, pada hari pertama masa gencatan tersebut, militer “Israel” justru melancarkan salah satu serangan paling dahsyat ke Lebanon, yang menewaskan sedikitnya 357 orang dan melukai lebih dari 1.200 lainnya, menurut Kementerian Kesehatan Lebanon.
(Samirmusa/arrahmah.id)
