TUNIS (Arrahmah.id) -- Ribuan warga Tunisia turun ke jalan dalam demonstrasi terbesar dalam beberapa tahun terakhir untuk menentang Presiden Kais Saied, menuntut pemulihan demokrasi, pembebasan tahanan politik, dan perbaikan kondisi ekonomi.
Menurut laporan Reuters dan Al Jazeera (18/10/2026), lebih dari 3.000 orang mengikuti demonstrasi yang digelar pada Sabtu (17/10) di Jalan Habib Bourguiba, pusat ibu kota Tunis. Aksi ini dipimpin oleh serikat buruh berpengaruh, Tunisian General Labour Union (UGTT), bersama organisasi masyarakat sipil dan kelompok oposisi.
Meskipun jumlah pastinya belum dapat diverifikasi secara independen, massa yang hadir terdiri atas aktivis, pengacara, dokter, jurnalis, pengangguran, serta pendukung partai-partai dengan latar belakang politik berbeda. Ratusan polisi dikerahkan di sekitar lokasi, sementara sejumlah ruas jalan ditutup untuk mengamankan jalannya aksi.
Para demonstran menuduh Saied memusatkan kekuasaan di tangannya dan melemahkan lembaga-lembaga demokrasi sejak mengambil langkah luar biasa pada 2021.
Mereka menuntut pembebasan para pengkritik pemerintah yang dipenjara, penghentian pembatasan kebebasan pers dan aktivitas serikat pekerja, serta pemulihan independensi peradilan. Massa juga meneriakkan slogan yang pernah populer dalam revolusi Tunisia 2011, “Rakyat menginginkan jatuhnya rezim.”
Sekretaris Jenderal UGTT, Salah Eddine Salmi, dalam orasinya mengkritik pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Ia menegaskan bahwa sikap diam tidak lagi dapat diterima ketika kebebasan dan hak-hak warga dinilai semakin tertekan.
Keterlibatan berbagai kelompok oposisi dalam satu demonstrasi menjadi perkembangan penting setelah perpecahan politik selama bertahun-tahun melemahkan kemampuan mereka menggelar aksi massa.
Tuntutan politik tersebut berjalan beriringan dengan kemarahan warga atas memburuknya kehidupan sehari-hari. Tunisia menghadapi tekanan ekonomi berkepanjangan, pengangguran, penurunan daya beli, gangguan layanan publik, pemadaman listrik dan pasokan air berulang, serta kelangkaan obat-obatan dan sejumlah kebutuhan pokok.
“Negara ini sedang runtuh,” kata Yassine Gharseli, salah seorang demonstran yang datang dari Sfax, sekitar 250 kilometer di selatan Tunis, seraya mengeluhkan krisis layanan dasar.
Tekanan terhadap pemerintahan Saied berakar pada perubahan politik sejak Juli 2021, ketika ia membekukan parlemen dan memecat perdana menteri, lalu memperluas kewenangan kepresidenan. Pada 2022, ia membubarkan parlemen dan mendorong konstitusi baru yang memperkuat kekuasaan presiden.
Saied menyatakan langkah-langkah tersebut diperlukan untuk mengatasi korupsi dan kebuntuan politik, tetapi lawan-lawannya menyebutnya sebagai kemunduran demokrasi.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia juga menuduh pemerintah meningkatkan tekanan terhadap jurnalis, aktivis, dan tokoh oposisi. Saied menolak disebut diktator dan membantah tuduhan tersebut, sementara ia menuding lawan politiknya memanfaatkan kesulitan ekonomi untuk memicu keresahan. (hanoum/arrahmah.id)