GAZA (Arrahmah.id) - 'Israel' dikabarkan mengizinkan sebuah perusahaan Amerika Serikat yang bekerja atas nama Dewan Perdamaian (Board of Peace) memasuki Jalur Gaza dalam beberapa hari mendatang untuk memetakan lokasi yang berpotensi digunakan Hamas untuk menyerahkan senjatanya.
Laporan tersebut disiarkan stasiun televisi 'Israel', Kan, pada Ahad (11/10/2026), sebagaimana dikutip Al Jazeera pada Senin (12/10). Tim Amerika itu dijadwalkan melakukan peninjauan lapangan di Rafah dan Khan Younis, wilayah Gaza selatan yang berada di bawah kendali 'Israel'.
Menurut sumber-sumber yang dikutip media 'Israel', pemetaan tersebut bertujuan menentukan lokasi penyerahan senjata yang dapat didatangi para pejuang Gaza dengan aman, termasuk melalui bentuk perlindungan tertentu dari militer 'Israel'.
Namun, mekanisme penyerahan senjata dan jaminan keselamatan bagi mereka untuk bergerak menuju lokasi tersebut belum ditentukan. Seorang sumber keamanan senior 'Israel' mengatakan Washington memberikan tekanan kuat agar rencana itu dilanjutkan, meskipun pihak 'Israel' pesimistis terhadap peluang keberhasilannya.
Hingga laporan Al Jazeera diterbitkan, Hamas belum memberikan tanggapan atas kabar tersebut.
Perselisihan mengenai tahap kedua kesepakatan gencatan senjata Gaza kembali mengemuka setelah 'Israel' menolak rencana 15 poin yang disetujui Dewan Perdamaian. 'Israel' juga mengaitkan penarikan pasukannya dari Gaza dengan pelucutan senjata Hamas secara menyeluruh.
Di tengah perdebatan itu, militer 'Israel' menyatakan telah menyerang tiga gudang senjata di Gaza dalam 24 jam terakhir. Menurut militer 'Israel', gudang-gudang tersebut menyimpan puluhan persenjataan, termasuk rudal, bahan peledak, mortir, senapan, dan perlengkapan tempur lainnya. Militer 'Israel' juga mengklaim telah menghancurkan sebuah pusat komando pengawasan dan lokasi peluncuran rudal.
Klaim tersebut disampaikan pihak militer 'Israel' dan belum diverifikasi secara independen.
Hamas sebelumnya menyatakan tetap berpegang pada peta jalan yang disepakati bersama para mediator dan Dewan Perdamaian. Mesir juga mendesak agar seluruh ketentuan kesepakatan dijalankan, terutama penarikan pasukan 'Israel' dan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Hamas Tolak Formula Penyerahan Senjata
Pada Juli lalu, seorang sumber pimpinan Hamas mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan para mediator untuk menghapus rumusan dalam peta jalan yang dinilai mengharuskan gerakan tersebut menyerah.
Menurut sumber itu, jawaban resmi Hamas yang disampaikan di Kairo setelah konsultasi antara Khalil al-Hayya, Khaled Meshaal, serta kepala badan intelijen Mesir dan Turki, tidak memuat ketentuan mengenai pelucutan atau penyerahan senjata.
Sebagai gantinya, rumusan yang disepakati adalah pembatasan, pengumpulan, dan penyimpanan senjata. Perbedaan istilah tersebut mencerminkan perselisihan mendasar mengenai masa depan persenjataan Hamas dan mekanisme keamanan di Gaza.
Rencana terbaru untuk memetakan lokasi penyerahan senjata menunjukkan bahwa persoalan pelucutan senjata masih menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan tahap kedua gencatan senjata. Sementara itu, perbedaan posisi antara 'Israel' dan Hamas mengenai persenjataan, penarikan pasukan, serta bantuan kemanusiaan belum terselesaikan. (zarahamala/arrahmah.id)