PAKTIA (Arrahmah.id) - Wakil Menteri Bidang Publikasi di Kementerian Informasi dan Kebudayaan menyatakan bahwa orang-orang yang di masa lalu lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan nasional kini justru mendorong para pemuda Afghanistan untuk terlibat dalam peperangan dari luar negeri.
Saat berbicara dalam lokakarya pelatihan sehari bagi para jurnalis di Provinsi Paktia, ia mengatakan bahwa orang-orang tersebut berupaya merusak situasi keamanan yang ada di negara itu.
Mohajer Farahi, Wakil Menteri Bidang Publikasi di Kementerian Informasi dan Kebudayaan, mengatakan: "Alih-alih bekerja demi pembangunan negara, mereka justru bekerja untuk memperkaya diri sendiri. Kini, orang-orang yang sama—yang tangannya berlumuran darah bangsa—berusaha dari luar negeri untuk mendorong pemuda kita agar berperang dan mengganggu keamanan yang ada."
Farahi juga menyebutkan bahwa Imarah Islam telah berupaya mengurangi pengangguran dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur, namun ia menambahkan bahwa tantangan-tantangan tersebut tidak mungkin dapat diatasi sepenuhnya dalam waktu lima tahun, lansir Tolo News (6/8/2026).
Ia menambahkan bahwa selain membiayai proyek pembangunan dan membayar gaji pegawai pemerintah, biaya untuk membantu hampir 10 juta migran yang kembali ke Afghanistan selama lima tahun terakhir juga telah ditanggung melalui pendapatan dalam negeri.
Farahi berkata: "Imarah Islam telah bekerja di berbagai sektor untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur mendasar. Memang benar bahwa masalah pengangguran dan persoalan lainnya masih ada, namun tantangan-tantangan ini tidak dapat diselesaikan sepenuhnya hanya dalam waktu lima tahun."
Sementara itu, juru bicara Kementerian Informasi dan Kebudayaan menyatakan bahwa pendekatan baru terhadap kegiatan media telah ditetapkan sejak Imarah Islam memegang kekuasaan.
Khabib Ghufran, juru bicara Kementerian Informasi dan Kebudayaan, mengatakan: "Dengan kembalinya Imarah Islam, lanskap media didefinisikan ulang. Dengan kata lain, terminologi yang digunakan pada masa pemerintahan sebelumnya telah direvisi dan ditata ulang agar selaras dengan nilai-nilai Islam dan kesejahteraan umat manusia."
Safiullah Rayed, Kepala Pemantauan Media, juga mengatakan: "Jurnalisme adalah sebuah amanah, dan setiap pernyataan harus dinilai berdasarkan kebenaran, kepentingan rakyat, kepentingan nasional, dan nilai-nilai Islam. Pena yang justru memicu perpecahan alih-alih membangun kesadaran tidak akan pernah bisa memenuhi tanggung jawabnya." Di akhir lokakarya, para pejabat dari Kementerian Informasi dan Kebudayaan meminta media untuk bekerja sama dalam meliput kegiatan Imarah Islam serta menyampaikan pesan dan dekret pemimpin Imarah Islam kepada masyarakat. (haninmazaya/arrahmah.id)
