HAVANA (Arrahmah.id) - Di tengah pemadaman listrik massal yang mencapai 22 jam per hari, blokade minyak yang diperketat oleh Amerika Serikat (AS), dan kunjungan intelijen luar biasa, Kuba kini menghadapi eskalasi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Washington. Situasi ini memicu kekhawatiran akan terulangnya skenario intervensi militer seperti yang terjadi di Venezuela.
Rangkaian tekanan ini dinilai sebagai upaya nyata untuk memaksa pemerintah Kuba memberikan konsesi politik dan ekonomi besar. AS bahkan mulai melontarkan ancaman tuntutan pidana terhadap mantan Presiden Kuba, Raul Castro.
Blokade Energi dan Intimidasi Militer
Tekanan AS paling nyata terlihat pada krisis energi yang mencekik Kuba. Sejak Januari lalu, pemerintahan Presiden Donald Trump menerapkan blokade pasokan minyak yang sangat ketat. Tercatat hanya ada satu kapal tanker minyak asal Rusia bernama Anatoly Kolodkin yang diizinkan merapat pada Maret lalu.
Akibatnya, Menteri Energi Kuba mengumumkan bahwa cadangan bahan bakar negara telah habis sepenuhnya. Kondisi ini menyebabkan 65% wilayah Kuba keluar dari jaringan listrik nasional secara bersamaan. Krisis ini melumpuhkan pelayanan publik dan menyebabkan pasokan makanan membusuk, hingga memicu demonstrasi malam hari oleh warga Havana yang memukul-mukul panci untuk menuntut pengembalian aliran listrik.
Selain di sektor ekonomi, eskalasi juga merambah ke ranah militer. Dalam beberapa pekan terakhir, badan intelijen dan pasukan AS meningkatkan intensitas pengintaian dengan mengerahkan puluhan jet dan pesawat nirawak (drone) di lepas pantai Kuba, yang kian meningkatkan ketegangan di pulau tersebut.
Ancaman Skenario Venezuela dan Raul Castro
Di tengah situasi yang memanas, bocoran media AS mengungkapkan rencana Kementerian Kehakiman AS untuk menjatuhkan dakwaan pidana kepada mantan Presiden Kuba, Raul Castro (94). Tuntutan tersebut terkait insiden 1996, di mana jet tempur Kuba menembak jatuh dua pesawat sipil milik kelompok oposisi Brothers to the Rescue. Saat insiden terjadi, Castro menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kuba.
Laporan media Barat, termasuk The New York Times, mengaitkan rencana ini dengan peristiwa di Venezuela pada awal 2026. Kala itu, dokumen dakwaan serupa digunakan AS sebagai pembenaran untuk menggelar operasi militer kilat yang berakhir dengan penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh pasukan khusus AS pada 3 Januari lalu. Maduro dan istrinya kemudian dibawa ke New York untuk diadili atas tuduhan terorisme narkoba dan kepemilikan senjata. Setelah penangkapan tersebut, Presiden AS mengumumkan bahwa Washington akan mengambil alih pengelolaan urusan Venezuela selama masa transisi.
Presiden Trump memperkuat ancamannya terhadap Kuba dengan menyatakan siap menyiagakan kapal induk USS Abraham Lincoln hanya dalam jarak 100 yard dari pantai Kuba.
Namun, sejarawan Armando Chaguaceda menilai ada perbedaan struktural yang mendasar antara kedua negara. Kepada harian Spanyol El País, ia menjelaskan bahwa struktur kekuasaan di Kuba jauh lebih homogen dan solid dibandingkan Venezuela yang terfragmentasi dalam beberapa poros kekuatan. Kendati demikian, ia memperingatkan bahwa sentralisasi yang sangat kuat ini justru bisa membuat rezim Kuba runtuh secara mendadak dan total jika sistemnya jebol.
Ultimatum Intelijen dan Bantuan Bersyarat
Tekanan Washington terhadap Kuba juga diiringi gerakan intelijen tingkat tinggi. Direktur Badan Intelijen Pusat AS (CIA), John Ratcliffe, dilaporkan mendarat di Havana untuk mengadakan pertemuan rahasia dengan pejabat Kuba, termasuk cucu Raul Castro. Menurut laporan The New York Times, Ratcliffe membawa ultimatum yang menuntut Kuba segera menutup stasiun penyadapan milik Rusia dan Tiongkok di negara tersebut. Pengamat hubungan AS-Kuba, Peter Kornbluh, menyebut langkah ini sebagai bagian dari diplomasi pemaksaan (diplomacy of acquiescence).
Di sisi lain, Washington menawarkan bantuan kemanusiaan sebesar 100 juta dolar AS. Namun, bantuan ini membawa syarat ketat: penyalurannya harus melalui Gereja Katolik, bukan lewat pemerintah Kuba. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga menegaskan bahwa bantuan hanya akan dikucurkan jika ada perubahan arah kepemimpinan di Kuba.
Merespons tawaran tersebut, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez menyatakan bahwa negaranya siap mendengarkan rincian proposal dan mekanisme pelaksanaannya, tanpa memberikan pernyataan menerima secara eksplisit.
Di tingkat domestik, Kuba mulai bersiap menghadapi skenario terburuk. Badan Pertahanan Sipil Kuba telah menerbitkan panduan keluarga yang menginstruksikan warga untuk bersiap menghadapi kemungkinan agresi militer, termasuk menyiapkan tas darurat dan mempelajari pertolongan pertama (P3K).
Akar Sejarah Konflik
Eskalasi saat ini dinilai tidak lepas dari sentimen historis yang panjang. Peneliti Deborah Shnookal menjelaskan bahwa ambisi Washington untuk menguasai Kuba sudah ada jauh sebelum era Perang Dingin. Pada 1898, AS memanfaatkan revolusi Kuba melawan penjajahan Spanyol untuk mengintervensi dan menduduki pulau tersebut guna menjegal kemerdekaan penuh Kuba.
Sentimen anti-Kuba ini tercatat sejak era Presiden Theodore Roosevelt pada 1906, yang dalam surat pribadinya sempat meluapkan kemarahan pada Republik Kuba Kecil dan menyatakan keinginannya untuk menghapus bangsa tersebut dari muka bumi. Hubungan kedua negara memasuki konflik panjang yang akut sejak 1959, ketika Fidel Castro naik takhta dan meluncurkan proyek Kubanisasi Kuba untuk merebut kembali kedaulatan nasional dari pengaruh AS.
Ketegangan kali ini diprediksi akan mencapai puncaknya dalam waktu dekat. Berdasarkan informasi yang beredar, memo tuntutan pidana AS terhadap Raul Castro direncanakan terbit pada 20 Mei, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Kuba dan hari penarikan pasukan AS dari pulau tersebut pada masa lalu. Pembocoran tanggal ini dinilai sengaja dilakukan untuk mengungkit kembali memori konflik historis antara Washington dan Havana. (zarahamala/arrahmah.id)