KABUL (Arrahmah.id) -- Pemimpin tertinggi Taliban atau Imarah Islam Afghanistan (IIA), Hibatullah Akhundzada, meminta para ulama dan cendekiawan agama untuk menulis serta melestarikan sejarah perjuangan jihad Taliban selama perang Afghanistan. Seruan itu disampaikan dalam pertemuan dengan Dewan Ulama dari Provinsi Parwan dan Kapisa di Afghanistan pada Ahad (17/5/2026) waktu setempat, di tengah upaya IIA memperkuat narasi historis mereka sejak kembali berkuasa pada 2021.
Menurut pernyataan resmi IIA yang dikutip Kabul Now (17/5), Akhundzada meminta para ulama menulis buku dan risalah mengenai para pejuang Taliban yang tewas selama perang melawan pemerintah Afghanistan sebelumnya dan pasukan asing pimpinan Amerika Serikat. IIA menyebut para pejuang yang gugur tersebut sebagai “mujahidin” dan “syuhada”.
“Tulislah buku dan risalah tentang para pejuang yang gugur agar sejarah era jihad tetap hidup bagi generasi mendatang,” kata Akhundzada sambil meminta perhatian khusus diberikan pada dokumentasi lokasi kematian para pejuang Taliban agar “pengorbanan para mujahidin” tetap dikenang masyarakat Afghanistan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri Luar Negeri IIA, Amir Khan Muttaqi, pejabat lokal IIA, serta sejumlah ulama Afghanistan. Wakil juru bicara IIA, Hamdullah Fitrat, mengatakan pembahasan juga mencakup upaya pemasangan penanda atau plakat di makam para pejuang Taliban sebagai bentuk penghormatan dan pelestarian sejarah perjuangan mereka.
IIA selama ini menggambarkan perang 20 tahun di Afghanistan sebagai “jihad” melawan pendudukan asing dan pemerintahan yang didukung Barat. Sejak mengambil alih Kabul pada Agustus 2021, kelompok tersebut aktif membangun narasi resmi mengenai kemenangan mereka melalui lembaga pendidikan, penerbitan buku, hingga dokumentasi sejarah perang Afghanistan.
Hibatullah Akhundzada sendiri dikenal sebagai pemimpin religius utama IIA sejak 2016 setelah pendahulunya, Mullah Akhtar Mansour, tewas dalam serangan drone Amerika Serikat di Pakistan. Berbeda dengan sebagian pemimpin IIA lain yang memiliki latar belakang militer kuat, Akhundzada lebih dikenal sebagai ulama dan otoritas fatwa di dalam struktur IIA.
Sejumlah pengamat internasional menilai langkah IIA mendokumentasikan sejarah perang merupakan bagian dari strategi legitimasi politik dan ideologis mereka di Afghanistan pasca-kemenangan militer. Namun, kebijakan IIA tetap menuai kritik internasional terkait hak asasi manusia, pembatasan terhadap perempuan, dan kebebasan sipil sejak mereka kembali memegang kekuasaan di Afghanistan. (hanoum/arrahmah.id)