NEW YORK (Arrahmah.id) - Direktur Eksekutif Kantor Layanan Proyek PBB (UNOPS), Jorge Moreira da Silva, mengeluarkan peringatan keras mengenai potensi bencana kemanusiaan global. Gangguan navigasi dan pasokan di Selat Hormuz, sebagai dampak dari perang di Timur Tengah, kini mengancam stabilitas ketahanan pangan dunia karena terhambatnya arus ekspor bahan baku pupuk.
Menurut da Silva, jika gangguan navigasi ini terus berlanjut, jutaan orang di berbagai penjuru dunia akan terdorong ke ambang kelaparan akut. Krisis ini dipicu oleh dua faktor utama, lonjakan harga dan ketergantungan jalur.
Harga bahan baku pupuk telah mencatatkan kenaikan ke tingkat yang memecahkan rekor, yang secara langsung mengancam produktivitas pertanian global, sementara Selat Hormuz adalah jalur arteri vital bagi distribusi komoditas strategis. Terhentinya aliran melalui jalur ini menciptakan efek domino yang merusak rantai pasok pangan dunia.
Laporan State of Global Food Security 2026 yang disusun oleh koalisi lembaga PBB, Uni Eropa, dan mitra internasional mengungkapkan data yang suram. Sebanyak 266 juta orang di 47 negara atau wilayah menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi sepanjang 2025.
Jumlah ini hampir dua kali lipat dibandingkan angka yang tercatat pada 2016. Dua pertiga dari penduduk dunia yang mengalami krisis pangan tersebut terkonsentrasi hanya di 10 negara saja.
Menanggapi situasi ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah membentuk tim kerja khusus yang dipimpin langsung oleh Jorge Moreira da Silva. Tim ini beranggotakan berbagai organisasi internasional yang ahli di bidang perdagangan dan navigasi dengan misi utama membangun jalur teknis untuk memfasilitasi perdagangan pupuk dan bahan baku melalui Selat Hormuz di tengah eskalasi konflik serta mengembangkan proposal yang dirancang khusus
untuk memastikan kebutuhan mendesak bagi stabilitas pangan global tetap terpenuhi meski di tengah situasi perang yang tidak menentu.
Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, menegaskan bahwa langkah diplomasi mendesak sangat diperlukan untuk mengamankan rantai pasok sebelum dampak ekonomi dari kenaikan harga pupuk ini berubah menjadi krisis kelaparan massal yang tak terelakkan di negara-negara yang sudah berada dalam kondisi ekonomi rentan. (zarahamala/arrahmah.id)