WASHINGTON (Arrahmah.id) - Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap sejumlah individu, perusahaan, dan kelompok yang disebut terkait Iran serta mendukung Hizbullah di Lebanon dan Irak.
Departemen Keuangan AS mengatakan sanksi yang diumumkan Kamis (10/9/2026) itu menargetkan entitas dan individu di Irak, Uni Emirat Arab, Lebanon, dan Turki. Washington menuduh mereka mendukung Kata'ib Hizbullah Irak dan Hizbullah Lebanon.
AS menilai kedua kelompok tersebut membantu memperluas pengaruh Iran di Timur Tengah serta memfasilitasi upaya menghindari sanksi.
Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan kebijakan itu merupakan bagian dari kampanye untuk menekan Iran secara ekonomi dengan memutus sumber pendanaan yang menurut Washington digunakan untuk perang, pengembangan rudal, serangan siber, dan mendukung Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Bessent juga mengumumkan bahwa pemerintah Presiden Donald Trump akan menjatuhkan sanksi terhadap sebuah bank besar pada Senin (14/9) mendatang. Ia tidak menyebut nama bank maupun negara asalnya. Pengumuman tersebut sebelumnya dijadwalkan hari ini, tetapi ditunda karena bertepatan dengan peringatan serangan 11 September 2001.
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) juga mengatakan akan menolak sebagian besar permohonan izin transaksi yang berkaitan dengan Iran, kecuali dalam kondisi tertentu.
Kebijakan itu akan dipertahankan sampai Iran mengubah kebijakannya, termasuk terkait Selat Hormuz, serangan terhadap personel AS dan negara-negara mitranya di Teluk, serta program senjata nuklir dan konvensional, menurut Departemen Keuangan AS.
Sebelumnya, AS telah menjatuhkan puluhan sanksi baru terhadap sektor penerbangan serta jaringan kapal, minyak, teknologi, pembiayaan, dan perbankan yang disebut terkait Iran.
Washington juga mengumumkan penyelesaian perkara dengan seorang warga AS yang setuju membayar 1,43 juta dolar AS terkait dugaan 39 pelanggaran sanksi terhadap Iran.
Di sisi lain, pejabat Iran mengatakan negaranya telah mempersiapkan diri menghadapi tekanan ekonomi AS. Teheran menyatakan memiliki persediaan pangan dan kebutuhan pokok yang cukup serta masih mampu menjual minyak dan menerima pendapatannya. (zarahamala/arrahmah.id)