DAMASKUS (Arrahmah.id) -- Presiden Suriah Ahmad asy Syaraa menunjuk Mazloum Abdi, mantan komandan milisi Kurdi Syrian Democratic Forces (SDF), sebagai penasihat kepresidenan hanya dua hari setelah SDF mengumumkan pembubaran diri dan integrasi ke dalam institusi negara Suriah. Penunjukan ini menjadi langkah penting dalam proses penyatuan kembali wilayah dan struktur keamanan yang sebelumnya berada di bawah kendali SDF dengan pemerintahan pusat di Damaskus.
Dilansir Al Jazeera (28/8/2026), penunjukan tersebut dituangkan dalam Dekret Presiden Nomor 164 Tahun 2026 yang dikeluarkan asy Syaraa pada Kamis (27/8). Dekrit itu menunjuk Mustafa Khalil Abdi, yang dikenal sebagai Mazloum Abdi, sebagai penasihat bagi kepresidenan Republik Suriah.
Keputusan itu datang setelah Abdi pada 25 Agustus 2026 mengumumkan berakhirnya SDF sebagai kekuatan militer independen. SDF selama bertahun-tahun menjadi kekuatan utama yang menguasai sebagian besar wilayah timur laut Suriah dan merupakan mitra utama Amerika Serikat dalam perang melawan kelompok militan Islamic State (ISIS).
Dalam pidatonya ketika mengumumkan pembubaran SDF, Mazloum Abdi mengatakan langkah tersebut menandai perubahan mendasar dalam perjalanan politik dan keamanan Suriah.
“Kita berada hari ini dalam momen bersejarah untuk menutup satu halaman penting dalam sejarah Suriah dan mulai membuka halaman baru yang berjudul perdamaian, stabilitas, dan pembangunan,” kata Mazloum Abdi.
Abdi juga mengatakan proses tersebut harus menjadi peralihan dari konflik bersenjata menuju pembangunan. “Kami ingin hari ini menjadi awal dari peralihan nyata dari medan pertempuran ke medan pembangunan, dan dari zaman senjata menuju zaman perdamaian,” ujarnya.
Penunjukan Abdi dipandang sebagai simbol rekonsiliasi antara pemerintahan baru Suriah dan kelompok Kurdi yang sebelumnya menjalankan pemerintahan serta struktur keamanan sendiri di wilayah timur laut negara itu. Reuters menyebut langkah tersebut sebagai perkembangan penting dalam upaya mendamaikan dua pihak yang sebelumnya berada di sisi berlawanan selama perang saudara Suriah.
SDF dibentuk pada 2015 sebagai aliansi militer yang didominasi kelompok Kurdi, terutama milisi sosialis YPG, dan mendapat dukungan militer Amerika Serikat dalam perang melawan ISIS. Pasukan tersebut kemudian menguasai wilayah luas di Suriah timur dan utara serta mendirikan pemerintahan otonom de facto.
Proses integrasi itu bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Pemerintah asy Syaraa sejak sebelumnya menuntut agar wilayah yang dikelola SDF kembali berada di bawah kendali negara. Negosiasi sempat mengalami kebuntuan, tetapi setelah pertempuran antara pasukan pemerintah dan SDF pada awal 2026, kedua pihak kembali berunding hingga menghasilkan kesepakatan integrasi.
Setelah pengumuman pembubaran SDF, asy Syaraa juga bertemu Abdi di Istana Kepresidenan di Damaskus. Menurut kepresidenan Suriah, pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan terkait integrasi ke dalam institusi negara serta langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperkuat kehadiran pemerintah dan menjaga keamanan serta stabilitas.
Selain persoalan militer, integrasi tersebut juga mencakup isu hak-hak masyarakat Kurdi. Pemerintah Suriah mengumumkan kebijakan yang memungkinkan pengajaran bahasa Kurdi di sekolah negeri dan swasta di wilayah yang memiliki populasi Kurdi dalam jumlah signifikan. Bahasa Kurdi juga telah mendapatkan pengakuan sebagai bahasa nasional dalam kebijakan pemerintah asy Syaraa.
Perkembangan tersebut mendapat sambutan dari sejumlah negara. Prancis dan Inggris menyambut integrasi SDF sebagai langkah menuju Suriah yang lebih stabil dan bersatu. Qatar dan Arab Saudi juga menyatakan dukungan terhadap penguatan persatuan Suriah dan pembentukan satu struktur militer di bawah negara.
Turki, yang selama bertahun-tahun menentang SDF karena memandang kelompok tersebut memiliki hubungan dengan PKK, juga menyambut pembubaran SDF. Ankara menilai integrasi pasukan tersebut ke dalam institusi negara Suriah dapat memperkuat persatuan dan stabilitas negara tetangganya.
Meski demikian, integrasi SDF masih menghadapi sejumlah persoalan. Reuters melaporkan bahwa salah satu isu yang belum sepenuhnya terselesaikan adalah bagaimana mengintegrasikan personel perempuan SDF ke dalam militer Suriah, yang saat ini tidak memiliki personel perempuan. Selain itu, masih terdapat pertanyaan mengenai bentuk akhir struktur keamanan di wilayah yang sebelumnya dikelola SDF. (hanoum/arrahmah.id)