JAKARTA (Arrahmah.id) – Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Konfirmasi tersebut disampaikan Budi Arie saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
"Betul," kata Budi Arie singkat ketika ditanya mengenai kebenaran informasi pengunduran diri Gibran.
Budi Arie juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri Gibran telah diserahkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Kabar pengunduran diri tersebut muncul di tengah meningkatnya dinamika politik dan hukum terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Persoalan tersebut bahkan telah mendorong sejumlah anggota DPR RI mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas dinamika hukum yang berkembang di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen pendidikan Gibran.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," kata Prasetyo.
Di sisi lain, proses politik di DPR terkait usulan penggunaan HMP terhadap Gibran juga terus bergulir.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan bahwa usulan HMP yang telah ditandatangani 120 anggota DPR akan dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (12/11/2026).
"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan HMP sebagai bagian dari proses politik terkait penilaian bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden.
Adapun rincian anggota DPR yang mengusulkan HMP terdiri atas 14 orang dari Fraksi PDIP, 11 orang dari Fraksi Partai Golkar, 11 orang dari Fraksi Partai Gerindra, 19 orang dari Fraksi Partai NasDem, 18 orang dari Fraksi PKB, 28 orang dari Fraksi PKS, satu orang dari Fraksi PAN, serta 18 orang dari Fraksi Partai Demokrat.
Usulan tersebut berkaitan dengan Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3 yang mengatur hak DPR untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Dengan adanya konfirmasi Budi Arie mengenai pengunduran diri Gibran, perkembangan politik di tingkat nasional kini semakin menjadi perhatian publik. Proses pengunduran diri tersebut selanjutnya perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme ketatanegaraan yang berlaku.
(ameera/arrahmah.id)