KHARTOUM (Arrahmah.com) – Panglima angkatan bersenjata Sudan telah membela perebutan kekuasaan (kudeta) oleh militer, dengan mengatakan dia telah membubarkan pemerintah untuk menghindari perang saudara, sementara para pengunjuk rasa turun ke jalan untuk berdemonstrasi menentang kudeta sehari setelah bentrokan mematikan.
Berbicara pada konferensi pers pertamanya sejak mengumumkan pengambilalihan, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan mengatakan pada Selasa (26/10/2021) bahwa tentara tidak punya pilihan selain mengesampingkan politisi yang menghasut melawan angkatan bersenjata, lansir Al Jazeera.
Pengambilalihan militer pada Senin menghentikan transisi Sudan ke demokrasi, dua tahun setelah pemberontakan rakyat menggulingkan pemimpin lama Omar al-Bashir.
“Bahaya yang kita saksikan minggu lalu bisa membawa negara itu ke dalam perang saudara,” kata al-Burhan, merujuk pada demonstrasi menentang kudeta.
Perdana Menteri Abdalla Hamdok, yang ditahan pada Senin bersama dengan anggota kabinetnya yang lain, tidak dilukai dan telah dibawa ke rumah al-Burhan sendiri, kata sang jenderal.
“Perdana menteri ada di rumahnya. Namun, kami takut dia dalam bahaya sehingga dia ditempatkan bersama saya di rumah saya.”
Sumber militer Selasa malam mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Hamdok dan istrinya telah diizinkan untuk kembali ke rumah mereka di Khartoum.
“Tidak jelas berapa banyak kebebasan yang dia miliki dan apakah dia akan diizinkan untuk berbicara dengan media atau melakukan kontak dengan siapa pun dalam beberapa hari mendatang,” kata Hiba Morgan dari Al Jazeera, melaporkan dari Khartoum.
Al-Burhan telah muncul di TV pada Senin untuk mengumumkan pembubaran Dewan Berdaulat, sebuah badan yang dibentuk setelah penggulingan al-Bashir untuk berbagi kekuasaan antara militer dan warga sipil dan memimpin Sudan menuju pemilihan umum yang bebas.
Halaman Facebook untuk kantor perdana menteri, tampaknya masih di bawah kendali loyalis Hamdok, menyerukan pembebasannya dan para pemimpin sipil lainnya.
Hamdok tetap menjadi “otoritas eksekutif yang diakui oleh rakyat Sudan dan dunia”, tulis pos tersebut. Dikatakan tidak ada alternatif selain protes, pemogokan dan pembangkangan sipil.
Al-Burhan menggali dirinya lebih dalam ke dalam lubang
Duta besar Sudan untuk 12 negara, termasuk Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Cina, dan Prancis, telah menolak pengambilalihan militer tersebut, kata sumber diplomatik pada Selasa.
Duta besar untuk Belgia dan Uni Eropa, Jenewa dan badan-badan PBB, Cina, Afrika Selatan, Qatar, Kuwait, Turki, Swedia dan Kanada juga menandatangani pernyataan tersebut, yang mengatakan para utusan mendukung perlawanan rakyat terhadap kudeta.
Negara-negara Barat mengecam kudeta itu, menyerukan agar menteri-menteri Kabinet yang ditahan dibebaskan dan mengatakan mereka akan menghentikan bantuan jika militer tidak memulihkan pembagian kekuasaan dengan warga sipil.
Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengumumkan penangguhan bantuan darurat senilai 700 juta USD untuk Sudan.
Misi Jerman untuk PBB mengatakan di Twitter bahwa mereka menangguhkan bantuan sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Alex De Waal dari yayasan Perdamaian Dunia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa campur tangan militer adalah “pertaruhan luar biasa”.
“Tampaknya [al-Burhan] hanya menggali lebih dalam ke dalam lubang,” kata Waal.
“[Al-Burhan] sudah menghadapi penangguhan bantuan AS. Ada yang menduga bahwa pembebasan utang yang telah dirundingkan dengan susah payah oleh pemerintah sipil kini akan ditunda. Seseorang mencurigai kelompok-kelompok bersenjata yang belum menandatangani perjanjian damai, yang merupakan yang paling kuat di Darfur, tidak akan menandatangani perjanjian apa pun.”
Para diplomat mengatakan pada Selasa bahwa Dewan Keamanan PBB sedang membahas kemungkinan pernyataan tentang Sudan.
Sekjen PBB Antonio Guterres pada Selasa mengecam “epidemi kudeta” dimana Sudan adalah yang terbaru dalam serangkaian pengambilalihan militer di Myanmar, Mali dan Guinea dan percobaan kudeta di beberapa negara lain.
Toko-toko tutup, protes berkobar di ibu kota
Khartoum dan kota kembarnya Omdurman di seberang Sungai Nil sebagian dikunci pada Selasa dengan toko-toko tutup dan gumpalan asap membubung dari tempat pengunjuk rasa membakar ban.
Seruan untuk pemogokan umum dimainkan melalui pengeras suara masjid. Jalan dan jembatan diblokir oleh tentara atau barikade pengunjuk rasa.
Sekelompok komite perlawanan lingkungan di Khartoum mengumumkan jadwal barikade dan protes lebih lanjut yang mengarah kepada aksi unjuk rasa besar Sabtu mendatang.
Gambar di media sosial menunjukkan protes jalanan baru pada Selasa di kota-kota Atbara, Dongola, Elobeid dan Port Sudan. Orang-orang meneriakkan: “Jangan mundur ke tentara, tentara tidak akan melindungi Anda.”
Seorang pejabat kementerian kesehatan mengatakan tujuh orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan keamanan pada Senin. (haninmazaya/arrahmah.com)
