TEL AVIV (Arrahmah.id) – Pengadilan Distrik di Tel Aviv mencatat kehadiran ke-85 Perdana Menteri “Israel”, Benjamin Netanyahu, pada 11 Mei 2026.
Angka tersebut bukan sekadar mencerminkan panjangnya proses hukum yang telah berlangsung sejak Mei 2020, tetapi juga menggambarkan strategi yang diduga sengaja dilakukan untuk memperlambat jalannya persidangan, guna menghindari kemungkinan vonis bersalah yang dapat berujung pada hukuman penjara serta mengakhiri karier politiknya.
Berikut rincian kasus yang menjerat Netanyahu serta berbagai dalih hukum dan politik yang digunakan selama enam tahun terakhir untuk menghambat jalannya persidangan:
Tiga Kasus Besar yang Menjerat
Netanyahu menghadapi tuduhan penyuapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan dalam tiga perkara utama yang dakwaannya diajukan pada November 2019.
Kasus 1000:
Netanyahu dituduh melakukan penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan terkait penerimaan hadiah mewah seperti cerutu dan sampanye, dengan nilai mencapai sekitar 700 ribu shekel dari para pengusaha. Hadiah tersebut diduga diberikan sebagai imbalan atas berbagai kemudahan dan bantuan dalam urusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.
Kasus 2000:
Kasus ini berkaitan dengan negosiasi antara Netanyahu dan penerbit surat kabar “Yedioth Ahronoth”, Arnon Mozes, untuk mendapatkan pemberitaan positif. Sebagai imbalannya, Netanyahu diduga akan mendorong regulasi yang membatasi pengaruh surat kabar pesaing, “Israel Hayom”.
Kasus 4000:
Ini merupakan tuduhan paling serius, yakni penyuapan disertai penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan. Netanyahu dituduh memberikan kemudahan regulasi besar kepada pemilik perusahaan “Bezeq”, Shaul Elovitch, sebagai imbalan atas pemberitaan yang menguntungkan di situs berita “Walla”.
Penundaan Berulang dan Faktor Struktural
Pada awalnya, pandemi COVID-19 menyebabkan penundaan sidang pembukaan dari Maret menjadi 24 Mei 2020, sesuatu yang dianggap wajar karena terjadi di seluruh sistem peradilan “Israel”.
Namun setelah itu, jalannya persidangan kerap mengalami penundaan dan penghentian berulang. Laporan menunjukkan bahwa sidang tidak berjalan secara teratur akibat perang serta alasan keamanan.
Selain itu, kompleksitas perkara—yang mencakup lebih dari 300 saksi dan ribuan dokumen—turut menyebabkan lambatnya proses secara struktural.
Meski demikian, mantan penasihat hukum pemerintah, Avichai Mandelblit, mengaitkan perlambatan ini dengan upaya politik untuk melemahkan sistem peradilan. Ia menyoroti rencana “reformasi peradilan” yang didorong pemerintah Netanyahu, yang dinilai bertujuan mengurangi kemampuan pengadilan dalam menangani kasus tersebut secara independen.
Dalih Ketidakhadiran dan Alasan Keamanan
Tim pembela Netanyahu berulang kali mengajukan berbagai alasan untuk menunda jalannya persidangan.
Alasan perang:
Perang di Gaza sejak Oktober 2023 serta konflik dengan Iran pada Februari 2026 digunakan sebagai dasar untuk menangguhkan sidang selama berbulan-bulan, dengan dalih ancaman keamanan dan pembatasan pertemuan. Hal ini terjadi meskipun sejumlah pengadilan lain di “Israel” telah kembali beroperasi secara normal.
“Amplop tertutup” dan dalih rahasia:
Dalam sebuah insiden pada April 2026, sidang pemeriksaan Netanyahu dihentikan dua jam lebih awal setelah ia menerima pesan dalam amplop tertutup dan meninggalkan ruang sidang, tanpa penjelasan dari hakim.
Pada Juni 2025, pengadilan juga membatalkan sidang selama satu minggu penuh berdasarkan dokumen rahasia yang diajukan melalui “amplop tertutup”. Dokumen tersebut tidak hanya berasal dari Netanyahu, tetapi juga mencakup memo dari kepala Mossad serta kepala intelijen militer (Aman).
Selain itu, Netanyahu juga berupaya melemahkan kredibilitas saksi negara. Ia menuduh aparat telah mengintimidasi saksi Shlomo Filber dan mengancam keluarganya.
Ketika jaksa Yehudit Tirosh menunjukkan adanya kontradiksi antara pernyataannya saat ini dan kesaksiannya kepada polisi pada 2018, Netanyahu menolak tudingan tersebut dan justru menuduh para penyidik berusaha menipunya serta menjebaknya.
Gagalnya Kesepakatan Pengakuan Bersalah
Mantan penasihat hukum pemerintah mengungkap bahwa sebelum mengakhiri masa jabatannya, ia sempat mencoba mencapai kesepakatan pengakuan bersalah dengan Netanyahu.
Dalam skema tersebut, tim hukum Netanyahu bersedia mengakui dua dakwaan dan menerima jeda dari kehidupan politik. Namun, negosiasi tersebut gagal karena Netanyahu menolak syarat “cacat moral” yang akan melarangnya kembali berpolitik.
Mandelblit kemudian menyebut kegagalan kesepakatan itu sebagai “sangat disayangkan”, yang menunjukkan bahwa Netanyahu lebih memilih strategi penundaan dibandingkan menyelesaikan perkara melalui kompromi.
Faktor Dukungan dari Trump
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, turut memberikan dukungan kuat kepada Netanyahu. Ia bahkan melontarkan kritik tajam kepada Presiden “Israel”, Isaac Herzog, dengan menyebutnya “lemah”.
Trump menilai bahwa persidangan terhadap Netanyahu merupakan “kegilaan” yang dapat menghambat upaya politik dalam mengakhiri konflik.
Namun demikian, Herzog menetapkan syarat hukum yang tegas. Ia menolak memberikan pengampunan langsung, dan menegaskan bahwa proses kesepakatan pengakuan bersalah harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum mempertimbangkan pemberian amnesti, sesuai dengan hukum “Israel”.
Ke Mana Arah Persidangan?
Dengan tercatatnya sidang ke-85 pada pertengahan Mei 2026, pengadilan kini hampir menyelesaikan pemeriksaan Netanyahu dalam kasus 4000, dan akan beralih ke tahap pemeriksaan silang dalam kasus 2000.
Situasi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah Netanyahu mampu keluar dari jerat hukum yang dihadapinya?
Sejumlah kemungkinan jalan keluar pun mengemuka:
- Pengampunan presiden tanpa pengakuan bersalah, yang saat ini sulit terwujud karena terbentur hukum dan ditolak oleh Herzog.
- Pengesahan undang-undang dari Knesset untuk membatalkan dakwaan, meskipun langkah ini dinilai tidak konstitusional.
- Mengulur waktu hingga pemilu Oktober 2026, dengan harapan membentuk koalisi sayap kanan baru yang mampu mewujudkan salah satu dari dua opsi sebelumnya.
Di tengah survei yang menunjukkan kemungkinan kekalahan koalisi yang dipimpinnya, Netanyahu kini berpacu dengan waktu. Hingga saat itu tiba, strategi memperpanjang proses persidangan tetap menjadi alat utama yang ia andalkan untuk bertahan di tengah tekanan hukum dan politik yang semakin besar.
(Samirmusa/arrahmah.id)