NEW YORK (Arrahmah.id) - Board of Peace yang ditugaskan untuk mengawasi implementasi rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump di Jalur Gaza, dinilai telah beralih menjadi alat untuk memenuhi agenda Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu. Dewan tersebut kini membatasi seluruh persoalan di Gaza pada isu perlucutan senjata kelompok perlawanan.
Dalam laporan terbaru yang diajukan ke Dewan Keamanan PBB, Board of Peace menyatakan bahwa penolakan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) untuk melucuti senjatanya merupakan hambatan utama bagi implementasi rencana komprehensif di Jalur Gaza. Laporan itu juga menegaskan bahwa rekonstruksi Gaza tidak akan mungkin berjalan sebelum pelucutan senjata selesai dan pasukan internasional ditempatkan di wilayah tersebut.
Sebaliknya, laporan tersebut sama sekali tidak memuat berbagai pelanggaran yang dilakukan 'Israel' di Gaza sejak kesepakatan gencatan senjata berlaku pada Januari 2025. Pelanggaran tersebut mencakup perluasan wilayah pendudukan dan ketidakpatuhan terhadap protokol kemanusiaan yang semestinya menjadi bagian dari fase pertama kesepakatan.
Merespons laporan ini, Hamas menyatakan bahwa dokumen tersebut mengandung klaim-klaim palsu dan sepenuhnya mengadopsi syarat-syarat yang didiktekan 'Israel' terkait masalah pelucutan senjata. Hamas menyebut laporan itu sebagai upaya mencurigakan untuk mengacaukan peta politik dan merusak gencatan senjata.
Anggota senior biro politik Hamas, Mahmoud Mardawi, menegaskan bahwa partainya tidak pernah menyetujui perlucutan senjata dengan pihak mana pun. Namun, Hamas menerima Pasal 20 dalam perjanjian yang membuka peluang bagi pembatasan kepemilikan senjata Palestina hanya di tangan negara merdeka di masa depan.
Oleh karena itu, Mardawi menyatakan bahwa transisi ke fase perjanjian berikutnya tidak akan mungkin terjadi sebelum 'Israel' memenuhi kewajibannya pada fase pertama, khususnya yang berkaitan dengan protokol kemanusiaan.
"Hingga saat ini, 'Israel' belum mengizinkan rehabilitasi rumah sakit dan jalan raya, serta menolak masuknya pasokan medis dan peralatan penting yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup masyarakat," ujar Mardawi dalam wawancara bersama Al Jazeera Mubasher.
Mardawi menambahkan bahwa militer 'Israel' terus melakukan pembunuhan dan membuat warga Palestina kelaparan di bawah payung kesepakatan tersebut. Ia mengkritik Ketua Board of Peace, Nickolay Mladenov, beserta para anggotanya yang dinilai tidak mampu menegur atau memaksa Netanyahu untuk mematuhi poin-poin yang telah disepakati.
"Perlawanan tidak akan terikat pada perjanjian apa pun yang mendiktekan keinginan sepihak penjajah tanpa mereka sendiri memenuhi kewajibannya," tegasnya.
Analis politik, Ahmed Al-Tanani, menilai laporan terakhir Board of Peace ini sebagai dokumen yang bias terhadap narasi 'Israel' dan menjadi yang paling berbahaya karena menyajikan disinformasi berskala luas kepada lembaga-lembaga internasional mengenai situasi riil di Gaza.
Menurut Al-Tanani, Board of Peace tengah mencoba menyusun kembali ruang diskusi internasional demi melayani kepentingan Benjamin Netanyahu, seolah-olah seluruh isi kesepakatan gencatan senjata tersebut hanya berisi tentang pelucutan senjata Hamas.
Di sisi lain, peneliti senior di American Foreign Policy Council, James Robbins, melemparkan tanggung jawab mandeknya perjanjian ini kepada pihak perlawanan. Robbins mengeklaim bahwa Hamas sebelumnya telah sepakat untuk melucuti senjata, membongkar struktur militernya, dan meninggalkan Jalur Gaza, namun kini menolak untuk mematuhinya.
Robbins bahkan berpendapat bahwa pelucutan senjata Hamas tidak memiliki kaitan dengan penarikan pasukan 'Israel' dari Gaza maupun operasi militer yang dilakukan di dalamnya, karena menurutnya sejak awal perjanjian tidak mengikat 'Israel' pada kewajiban tersebut. Terkait pelarangan komite teknokrat Board of Peace oleh 'Israel' untuk memasuki Gaza, Robbins justru menuduh hal itu disebabkan oleh faktor persenjataan Hamas yang dinilai membahayakan tim komite.
Bantahan tersebut langsung dipatahkan oleh Al-Tanani yang menjelaskan bahwa pihak perlawanan telah memenuhi seluruh komitmen mereka, termasuk menyerahkan semua tawanan 'Israel' dalam waktu 72 jam. Sementara itu, 'Israel' hingga hari ini belum menerapkan protokol kemanusiaan yang seharusnya berjalan simultan dengan penyerahan tawanan tersebut.
Tekanan Politik dan Perluasan Wilayah Okupasi
Pakar Urusan 'Israel', Dr. Mahmoud Yazbak, menilai penerbitan laporan tersebut pasca-pertemuan antara Mladenov dan Netanyahu di Tel Aviv membuktikan adanya tekanan politik kuat dari pihak tertentu untuk memaksakan visi sepihak 'Israel' dalam perjanjian.
Yazbak menyoroti bahwa Mladenov tidak menggelar pertemuan dengan Hamas sebagaimana yang dilakukannya dengan Netanyahu sebelum merilis laporan. Padahal, 'Israel' secara nyata melarang anggota dewan tersebut masuk ke Gaza, yang berarti Tel Aviv mengendalikan penuh akses lapangan di atas otoritas Board of Peace.
"Ia (Mladenov) berbicara tentang terjadinya 'pelanggaran-pelanggaran' tanpa berani menyebutkan siapa pihak yang melakukan pelanggaran tersebut, seolah-olah pelakunya tidak diketahui," ujar Yazbak.
Sesuai draf awal, 'Israel' dijadwalkan menarik pasukannya dari Gaza selama fase pertama berjalan. Namun, laporan lapangan menunjukkan militer 'Israel' justru memperluas wilayah okupasi dan menguasai sekitar 8% area tambahan di dalam kantong wilayah tersebut selama masa gencatan senjata berlangsung.
Pengakuan Netanyahu bahwa ia telah memperluas area pendudukan di Gaza hingga mencapai 60% dari total wilayah selama masa gencatan senjata, menurut Yazbak, merupakan bukti kuat bahwa 'Israel' tidak berkomitmen pada perjanjian.
Yazbak menyimpulkan bahwa Mladenov sengaja mengabaikan fakta-fakta ekspansi tersebut dalam laporan resminya, termasuk bungkam terhadap pasokan senjata yang diberikan 'Israel' kepada milisi-milisi bersenjata tertentu di dalam Gaza untuk memicu konflik horizontal. Menurutnya, seluruh langkah ini berjalan di bawah restu penuh dari Amerika Serikat. (zarahamala/arrahmah.id)