BRUSSEL (Arrahmah.id) - Panglima Tertinggi Pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), Jenderal Alexus Grynkewich, menegaskan bahwa aliansi tersebut tidak merencanakan misi militer apa pun di Selat Hormuz. Ia menjelaskan bahwa segala bentuk pergerakan di wilayah tersebut sepenuhnya bergantung pada keputusan politik kolektif.
Dalam keterangannya kepada jurnalis di Brussel pada Selasa (19/5/2026), Grynkewich menyatakan bahwa saat ini tidak ada perencanaan operasional untuk misi potensial NATO di selat strategis tersebut. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan misi resmi NATO membutuhkan persetujuan bulat dari seluruh 32 negara anggotanya. Hingga saat ini, NATO konsisten menghindari keterlibatan langsung dalam perang melawan Iran meskipun mendapat tekanan kuat dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Pada akhir Maret lalu, Presiden Trump melayangkan kritik tajam terhadap NATO dengan menyebut aliansi tersebut sebagai macan kertas. Trump menilai NATO tidak memberikan kontribusi berarti untuk membantu Washington dalam kampanye militernya melawan Iran.
Perpecahan Internal di Tubuh NATO
Sejumlah diplomat Eropa di lingkungan NATO memperkirakan aliansi ini tidak akan mengambil peran utama di Selat Hormuz akibat adanya perpecahan internal. Beberapa negara anggota secara terbuka menyatakan penolakan mereka terhadap rencana misi di kawasan tersebut, meskipun belum ada usulan resmi yang diajukan ke meja perundingan.
Empat orang diplomat mengonfirmasi kepada Reuters bahwa mayoritas negara Eropa menyatakan keberatan atau prasyarat ketat terhadap partisipasi NATO di wilayah Teluk. Sementara itu, satu diplomat lainnya berpendapat sebaliknya dan menilai NATO sudah sepatutnya mengambil peran aktif di Selat Hormuz.
Ketegangan di jalur perairan vital ini memuncak setelah Iran menerapkan blokade maritim pasca-serangan militer yang diluncurkan oleh AS dan 'Israel' pada 28 Februari lalu. Blokade tersebut memicu lonjakan harga minyak mentah dunia, meningkatkan biaya pengapalan, serta memangkas pasokan bahan baku global secara drastis. Negara-negara Eropa menolak ikut serta dalam perang melawan Iran karena merasa tidak dikonsultasikan sebelumnya, namun mereka menyatakan kesiapan untuk membantu mengamankan selat tersebut setelah perang berakhir.
Pembentukan Koalisi Internasional dan Kebijakan Iran
Saat ini, Prancis dan Inggris tengah memimpin upaya pembentukan koalisi internasional secara mandiri untuk membantu mengamankan jalur pelayaran kapal-kapal dagang di Selat Hormuz segera setelah situasi stabil atau setelah gencatan senjata tercapai. Para diplomat Eropa menyebutkan bahwa NATO mungkin saja terlibat dalam kapasitas tertentu pada operasi masa depan yang dipimpin oleh Prancis atau Inggris tersebut.
Di pihak lain, Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran pada Senin (18/5) mengumumkan pembentukan otoritas khusus untuk mengelola Selat Hormuz, termasuk menerapkan kebijakan penarikan tarif (retribusi) bagi kapal-kapal komersial yang melintas.
Kontrol ketat Iran atas jalur air tersebut telah memicu guncangan hebat di pasar global. Merespons langkah Teheran, Amerika Serikat langsung menerapkan blokade laut penuh terhadap pelabuhan-pelabuhan utama Iran. Sebelum perang pecah, Selat Hormuz merupakan urat nadi energi dunia yang dilewati oleh hampir seperlima pasokan minyak mentah dan gas alam cair (LNG) global, serta berbagai komoditas esensial lainnya termasuk pupuk. (zarahamala/arrahmah.id)