JAKARTA (Arrahmah.id) – Di tengah sunyi wilayah perbatasan Aceh yang selama ini jarang tersorot media nasional, sebuah gerakan senyap terus berlangsung.
Bukan sekadar pembinaan agama biasa, tetapi upaya strategis menjaga akidah, ekonomi, hingga ketahanan sosial masyarakat Muslim di kawasan rawan pemurtadan.
Sebanyak 17 mualaf dari wilayah perbatasan Subulussalam dan Aceh Singkil mengikuti pembinaan intensif yang digelar Forum Dakwah Perbatasan (FDP) di Pesantren Fajar Hidayah, Blangbintang, Aceh Besar.
Dalam siaran pers FDP yang diterima media pada Rabu (20/5/2026), program tersebut tidak hanya mengajarkan dasar-dasar Islam, tetapi juga membangun fondasi ekonomi agar para mualaf mampu bertahan hidup secara mandiri setelah kembali ke daerah asal mereka.
Langkah ini dinilai menjadi strategi penting dalam membangun ketahanan akidah melalui penguatan ekonomi dan pendampingan sosial jangka panjang di wilayah perbatasan yang memiliki kerentanan tinggi terhadap perpindahan keyakinan.
Koordinator FDP Kota Subulussalam, Muchlis Pohan, mengatakan pengiriman mualaf ke Banda Aceh merupakan program rutin yang wajib diikuti para mualaf binaan FDP bekerja sama dengan Pesantren Fajar Hidayah.
“Selama ikut pembinaan intensif, diharapkan para mualaf dapat belajar dengan baik, sehingga sekembalinya nanti ke Subulussalam, dapat menjadi Muslim yang taat beribadah, kuat iman dan ekonominya,” ujarnya.
Wilayah Perbatasan Jadi Titik Rawan
Subulussalam dan Aceh Singkil selama ini dikenal sebagai kawasan perbatasan Aceh yang memiliki dinamika sosial-keagamaan cukup kompleks.
Selain berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, wilayah tersebut juga menjadi daerah dengan mobilitas sosial dan interaksi lintas komunitas yang tinggi.
Dalam kondisi demikian, para mualaf kerap menghadapi tekanan psikologis, ekonomi, bahkan sosial dari lingkungan sekitar setelah memeluk Islam.
Tidak sedikit yang mengalami keterasingan keluarga, kehilangan mata pencaharian, hingga kesulitan menjalankan ibadah dasar karena minim pendampingan.
Di sinilah FDP memainkan peran strategis yang selama ini jarang diketahui publik luas. Mereka tidak hanya mendampingi proses syahadat, tetapi juga memastikan keberlanjutan kehidupan para mualaf setelah masuk Islam.
Dengan pola pembinaan berkelanjutan, FDP mencoba memutus persoalan klasik mualaf di daerah terpencil: lemahnya ketahanan akidah akibat tekanan ekonomi.
“Dengan begitu, para mualaf tersebut tidak akan tergoda lagi untuk kembali ke agama lamanya,” kata Muchlis Pohan.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tantangan dakwah di wilayah perbatasan tidak lagi hanya soal penyampaian ajaran agama, tetapi juga pertarungan pengaruh sosial dan ekonomi yang berjalan secara senyap.
Dakwah Tak Lagi Sekadar Ceramah
Ketua Forum Dakwah Perbatasan, Nurkhalis, menegaskan lembaganya terus memberikan pendampingan maksimal karena jumlah mualaf di kawasan perbatasan terus bertambah dari waktu ke waktu.
Model pembinaan yang diterapkan pun tidak lagi bersifat seremonial. Para mualaf dibekali pemahaman dasar Islam sekaligus keterampilan ekonomi agar mampu bertahan secara mandiri.
Selama pembinaan di Pesantren Fajar Hidayah, para mualaf mendapatkan pengajaran dasar-dasar Islam dari para pengajar dayah dan Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh serta MPU Aceh Besar.
Mereka diajarkan praktik ibadah dasar seperti taharah dan shalat, memahami prinsip-prinsip akidah Islamiyah, hingga membaca ayat-ayat pendek Al-Qur’an.
Namun yang menarik, pembinaan ekonomi menjadi bagian penting dalam program tersebut. FDP menyadari banyak mualaf di daerah perbatasan hidup dalam kondisi ekonomi terbatas sehingga rentan dipengaruhi bantuan pihak lain yang memiliki agenda tertentu.
Karena itu, penguatan ekonomi dipandang sebagai benteng utama menjaga istiqamah para mualaf.
Strategi Sunyi Menjaga Perbatasan
Di balik program pembinaan ini tersimpan pesan strategis yang lebih besar: menjaga kawasan perbatasan tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik dan keamanan negara, tetapi juga melalui penguatan identitas sosial dan keagamaan masyarakat.
Wilayah perbatasan selama ini sering menjadi ruang perebutan pengaruh yang tidak terlihat.
Ketika negara lambat hadir dalam aspek pendidikan, ekonomi, dan pembinaan sosial, kelompok-kelompok tertentu dapat masuk melalui bantuan kemanusiaan maupun pendekatan ekonomi.
Karena itu, model pembinaan mualaf yang dilakukan FDP sesungguhnya menjadi bentuk “pertahanan sosial berbasis dakwah” yang memiliki dampak jangka panjang bagi stabilitas masyarakat perbatasan.
Muchlis Pohan pun mengajak umat Islam ikut terlibat dalam pembinaan tersebut.
“Kepada kaum Muslimin di mana saja berada terutama di Aceh, mari kita berpartisipasi dalam pembinaan mualaf ini, turut serta membimbing mereka setelah kembali ke Subulussalam sehingga menjadi mualaf mandiri,” katanya.
Ajakan itu menjadi penegasan bahwa membina mualaf bukan tugas satu lembaga semata, melainkan tanggung jawab kolektif umat untuk menjaga saudara baru mereka tetap kuat dalam iman, bermartabat dalam kehidupan, dan mandiri secara ekonomi.
(ameera/arrahmah.id)