JAKARTA (Arrahmah.id) — Ketua Dewan Pakar Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), Muhammad Syafii Antonio, menegaskan bahwa tantangan terbesar alumni Timur Tengah saat ini tidak hanya berkutat pada aspek keilmuan dan dakwah, tetapi juga pada kemampuan membangun kekuatan ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikannya dalam sesi diskusi Halal Bihalal JATTI yang digelar di Jakarta, Ahad (19/4/2026). Dalam suasana hangat namun penuh refleksi, ia membuka paparannya dengan pernyataan ringan yang mengundang tawa peserta.
“Permasalahan terbesar kita itu hanya tiga: kekurangan anggaran, kekurangan uang, dan kekurangan budget,” ujarnya berkelakar.
Di balik candaan tersebut, Muhammad Syafii Antonio menekankan persoalan serius yang dihadapi banyak lembaga berbasis keumatan, termasuk yang digerakkan oleh alumni Timur Tengah. Menurutnya, para alumni memikul tanggung jawab besar yang tidak ringan.
“Mereka bukan hanya menjadi dai dan kiai, tetapi juga harus mampu membangun institusi dengan kekuatan ekonomi sendiri,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa ketokohan semata tidak cukup untuk menjamin keberlangsungan sebuah lembaga.
Menurutnya, nama besar hanya berfungsi sebagai pembuka jalan, sementara keberhasilan jangka panjang ditentukan oleh kualitas sistem dan pengelolaan.
“Nama besar itu hanya membuka pintu. Setelah itu yang bergerak adalah manajemen, profesionalisme, akuntansi, marketing, audit, dan SDM yang profesional,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya kaderisasi dan pembangunan sistem kelembagaan yang kuat. Ia mengingatkan bahwa tidak sedikit lembaga atau pesantren yang mengalami kemunduran setelah sosok pendirinya wafat, akibat tidak adanya sistem yang kokoh.
“Superman itu sudah wafat, yang ada tinggal super team,” ungkapnya, menekankan pentingnya kerja kolektif dibanding ketergantungan pada satu figur.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mendorong JATTI untuk mengambil peran strategis sebagai lembaga sertifikasi bagi para anggotanya.
Beberapa bidang yang dinilai memiliki peluang besar antara lain pembimbing haji dan umrah, ahli pasar modal syariah, ahli keuangan syariah, hingga manajemen risiko bisnis.
Menurutnya, peluang untuk menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di berbagai lembaga keuangan masih sangat terbuka, terutama bagi mereka yang memiliki kombinasi keilmuan fikih muamalat, pemahaman maqasid syariah, serta wawasan industri halal.
Selain itu, Muhammad Syafii Antonio juga mengusulkan agar JATTI secara rutin menerbitkan policy brief triwulanan yang independen.
Dokumen tersebut diharapkan menjadi rujukan strategis yang berfokus pada kepentingan umat serta menjunjung nilai wasatiyah, tanpa terikat kepentingan politik praktis.
“Mudah-mudahan JATTI benar-benar bisa muncul sebagai satu asosiasi yang solutif,” pungkasnya.
(ameera/arrahmah.id)