NABLUS (Arrahmah.id) - Otoritas 'Israel' secara resmi mengambil langkah provokatif dengan membangun kembali permukiman ilegal Sanur di Tepi Barat bagian utara, tepat 20 tahun setelah wilayah tersebut dikosongkan. Peresmian yang dihadiri langsung oleh sejumlah menteri dan anggota Knesset ini menandai babak baru yang agresif dalam kebijakan ekspansi wilayah 'Israel' di tanah Palestina.
Sanur, yang terletak di barat daya Jenin, sebelumnya merupakan salah satu permukiman yang dibongkar pada tahun 2005 dalam kebijakan "Pelepasan" (Disengagement Plan) bersamaan dengan penarikan diri 'Israel' dari Jalur Gaza.
Menteri Keuangan sayap kanan ekstrem 'Israel', Bezalel Smotrich, dalam pidato peresmiannya pada Ahad (19/4/2026), menegaskan agenda politik di balik pembangunan kembali ini. "Hari ini kita menghapus 'aib' perpisahan, mengubur gagasan tentang negara Palestina, dan kembali melakukan pemukiman di Sanur," ujar Smotrich. Ia bahkan secara terbuka menyerukan agar 'Israel' kembali membangun permukiman di Jalur Gaza sebagai sabuk keamanan.
Pemerintah 'Israel' tidak hanya membuka Sanur, tetapi juga telah menyetujui pembangunan kembali tiga permukiman lain di Tepi Barat bagian utara yang sebelumnya dikosongkan pada tahun 2005.
Pemerintah 'Israel' di bawah kabinet saat ini memang telah mempercepat mesin ekspansi wilayahnya. Pada 2025, 'Israel' menyetujui pembangunan 54 permukiman baru di Tepi Barat. Sejak 2022, lebih dari 100 permukiman telah mendapatkan izin pembangunan sejak pemerintahan saat ini berkuasa.
Saat ini, lebih dari 500.000 warga 'Israel' tinggal di berbagai permukiman di Tepi Barat, yang menurut hukum internasional dan PBB dikategorikan sebagai tindakan ilegal.
Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) segera merespons langkah ini sebagai "langkah eskalasi Yahudisasi yang berbahaya". Pejabat senior Hamas, Mahmoud Mardawi, menilai pembangunan kembali Sanur adalah bagian dari rencana besar untuk melakukan aneksasi dan kendali penuh atas seluruh Tepi Barat.
"Kita sedang menghadapi fase perluasan permukiman yang tidak pernah terjadi sebelumnya," tegas Mardawi. Ia menyerukan kepada seluruh rakyat Palestina untuk meningkatkan aksi perlawanan demi menggagalkan rencana pencaplokan tanah tersebut.
Ketegangan di lapangan berbanding lurus dengan peningkatan aksi kekerasan. Berdasarkan data dari Komisi Perlawanan Tembok dan Permukiman. Maret 2026 saja, tercatat 1.819 serangan yang dilakukan oleh militer Israel dan kelompok pemukim. Sedikitnya 1.149 warga Palestina gugur, sekitar 11.750 orang terluka, dan hampir 22.000 warga ditangkap.
Pembangunan kembali permukiman ini dipandang sebagai lonceng bahaya bagi prospek perdamaian masa depan, terutama karena hal ini secara langsung membatasi ruang gerak sekitar 3 juta warga Palestina yang tinggal di Tepi Barat. (zarahamala/arrahmah.id)