GAZA (Arrahmah.id) - Di tengah rapuhnya gencatan senjata, kekhawatiran akan pecahnya kembali perang besar di Jalur Gaza semakin menguat. Media 'Israel', Channel 14 yang dikenal dekat dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, melaporkan bahwa militer 'Israel' sedang melakukan persiapan untuk kembali melancarkan operasi tempur intensif di Gaza mulai awal bulan depan.
Keputusan ini disinyalir diambil sebagai respons atas penolakan Hamas untuk melucuti senjata dan membubarkan kapasitas militer mereka, yang merupakan poin sengketa utama dalam negosiasi yang sedang berlangsung.
Dalam pernyataan provokatif pada Ahad (19/4/2026), Menteri Keuangan sayap kanan ekstrem 'Israel', Bezalel Smotrich, mendesak PM Netanyahu untuk mengambil langkah drastis. Smotrich menuntut agar militer segera diperintahkan untuk menduduki kembali seluruh wilayah Jalur Gaza. Ia menyerukan agar wilayah Gaza dikuasai secara permanen dan diubah menjadi area pemukiman bagi warga 'Israel'.
Pernyataan ini dilontarkan Smotrich di sela-sela peresmian kembali permukiman Sanur di Tepi Barat, didampingi oleh Menteri Pertahanan 'Israel', Yisrael Katz. Seruan ini kembali menantang rencana perdamaian yang digagas oleh Presiden AS Donald Trump, yang secara resmi bertujuan mengakhiri perang di Gaza sejak Oktober 2025 lalu.
Di sisi lain, Hamas melalui pernyataannya pada Ahad (19/4) menegaskan komitmen mereka pada dialog yang sedang berlangsung di Kairo. Namun, Hamas memberikan syarat tegas, mendesak pihak mediator untuk memaksa 'Israel' mematuhi poin-poin fase pertama dari Perjanjian Sharm El-Sheikh.
Hamas menuduh 'Israel' sama sekali tidak berkomitmen pada perjanjian tersebut, yang mencakup penarikan penuh pasukan, penghentian operasi militer, dan masuknya bantuan kemanusiaan secara massal. Hamas menekankan bahwa kepatuhan 'Israel' pada fase pertama adalah pintu masuk untuk dialog serius terkait fase kedua.
Meskipun gencatan senjata secara teoretis masih berlaku, data dari lapangan menunjukkan fakta yang jauh berbeda. Kantor Media Pemerintah Gaza mencatat telah terjadi 2.400 pelanggaran oleh pihak 'Israel' dalam enam bulan terakhir, meliputi pembunuhan, penangkapan, hingga blokade bantuan pangan.
Pelanggaran harian tersebut telah merenggut 775 nyawa warga Palestina dan melukai 2.171 lainnya sejak gencatan senjata dimulai. Secara total, perang yang dimulai sejak Oktober 2023 telah memakan lebih dari 72.000 korban jiwa, 172.000 orang terluka, dan menghancurkan 90% infrastruktur Gaza.
Sementara itu, meskipun Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 telah menetapkan fase kedua rencana perdamaian sejak akhir tahun lalu, 'Israel' dituduh terus mengabaikan kewajiban untuk membuka akses bantuan medis dan logistik yang menjadi nyawa bagi jutaan pengungsi di Gaza. Situasi ini menempatkan upaya perdamaian yang didukung AS berada di titik nadir. (zarahamala/arrahmah.id)