TEHERAN (Arrahmah.id) -- Iran menetapkan Angkatan Laut Kerajaan (Royal Navy) dan Angkatan Udara Kerajaan (RAF) Inggris sebagai organisasi teroris dan dinas intelijen luar negeri MI6 sebagai kelompok musuh pada Ahad (1/11/2026), menurut Kementerian Luar Negeri Iran. Teheran menyebut langkah itu balasan atas tindakan London yang disebutnya jahat, terutama penetapan Garda Revolusi (IRGC) sebagai organisasi teroris.
Dilansir Anadolu Agency (1/11), pernyataan kementerian yang dikutip kantor berita resmi IRNA menyebut keputusan itu diambil berdasarkan resolusi Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran. Keputusan itu menyusul penetapan IRGC oleh Inggris berdasarkan Undang-Undang Ancaman Negara 2026 pada 13 Juli.
Teheran juga menuduh London ikut dalam perang AS-Israel terhadap Iran dengan memberi akses ke pangkalan dan fasilitas logistik di wilayah yurisdiksi Inggris.
Menurut JNS, MI6 dimasukkan dalam undang-undang spionase Iran yang melarang kerja sama dengan Israel dan negara musuh. Angkatan Laut dan Angkatan Udara Inggris ditetapkan berdasarkan undang-undang yang disahkan untuk menanggapi penetapan IRGC oleh AS.
Kementerian menyebut langkah ini sesuai prinsip resiprositas dan menuduh Inggris melanggar Piagam PBB dan hukum internasional. Kementerian menyatakan pemerintah Inggris akan menanggung akibatnya.
Penetapan IRGC oleh Inggris menjadi pemicu. Menurut Shafaq News, London menyebut entitas terkait IRGC terlibat aktivitas yang mengancam keamanan Inggris, termasuk mengarahkan kelompok untuk melakukan serangan di Eropa. The Jewish Chronicle mencatat dukungan terhadap IRGC, dari menyatakan pendapat positif hingga membantu, kini berpotensi dipidana hingga 14 tahun penjara.
Pada Februari 2026, Iran juga menetapkan angkatan laut dan udara negara anggota Uni Eropa sebagai organisasi teroris setelah blok itu memasukkan IRGC ke daftar teror.
Ketegangan Timur Tengah tetap tinggi sejak AS dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari, yang memicu pembalasan Iran di kawasan. Meski ada upaya diplomatik dan nota kesepahaman AS-Iran pada Juni, perselisihan soal pengaturan keamanan dan pelayaran di Selat Hormuz berlanjut.
Komandan IRGC, Javani, yang dikutip Al Jazeera, mengatakan Iran tidak akan lengah dan akan menanggapi bila perlu. Dalam laporan yang saya baca, pemerintah Inggris belum menanggapi, dan dampak praktis penetapan itu belum dirinci. (hanoum/arrahmah.id)