LONDON (Arrahmah.id) – Surat kabar Inggris The Guardian mengungkapkan dengan mengutip sumber informasi, bahwa ‘Israel’ telah melakukan kampanye rahasia selama hampir satu dekade melawan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Rincian kampanye ‘Israel’ untuk menggagalkan penyelidikan ICC dilaporkan terungkap melalui wawancara dengan puluhan perwira intelijen ‘Israel’, pejabat pemerintah, tokoh senior ICC, diplomat, dan pengacara yang mengetahui kasus tersebut dan upaya ‘Israel’ untuk melemahkannya.
Survei, Peretasan, Tekanan, dan Fitnah
Kampanye ‘Israel’ dilaporkan melibatkan penggunaan badan-badan intelijen untuk “mengamati, meretas, menekan, memfitnah, dan diduga mengancam staf senior ICC dalam upaya menggagalkan penyelidikan pengadilan.”
Menurut penyelidikan, yang dilakukan oleh The Guardian, majalah +972 dan Local Call yang berbasis di ‘Israel’, intelijen ‘Israel’ menyadap komunikasi sejumlah pejabat ICC, termasuk Karim Khan dan pendahulunya Fatou Bensouda, menangkap panggilan telepon, pesan, email, dan dokumen.
“Pengawasan sedang berlangsung dalam beberapa bulan terakhir, memberikan perdana menteri ‘Israel’, Benjamin Netanyahu, pengetahuan awal mengenai niat jaksa,” kata laporan itu.
Salah satu komunikasi yang disadap dilaporkan menyatakan bahwa Khan ingin mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pejabat ‘Israel’ tetapi menghadapi “tekanan luar biasa dari Amerika Serikat,” menurut sebuah sumber informasi.
“Bensouda, yang menjabat sebagai kepala jaksa penuntut membuka penyelidikan ICC pada 2021, membuka jalan bagi pengumuman pekan lalu, juga dimata-matai dan diduga diancam,” tulis surat kabar Inggris itu.
Obsesi Netanyahu
Menurut laporan tersebut, Netanyahu dengan cermat mengikuti operasi intelijen terhadap ICC, yang digambarkan oleh salah satu sumber intelijen sebagai “terobsesi” dengan penyadapan terhadap kasus tersebut.
The Guardian mengungkapkan dalam penyelidikan terpisah pada Selasa (28/5/2024) bahwa operasi rahasia terhadap Bensouda dikelola secara pribadi oleh sekutu dekat Netanyahu, Yossi Cohen, yang merupakan direktur Mossad pada saat itu.
Cohen bahkan meminta bantuan Joseph Kabila, presiden Republik Demokratik Kongo saat itu, menurut laporan itu.
Seorang juru bicara ICC menegaskan kesadaran akan “kegiatan pengumpulan intelijen proaktif yang dilakukan oleh sejumlah badan nasional yang memusuhi pengadilan”.
Menurut The Guardian, juru bicara kantor perdana menteri ‘Israel’ menepis tuduhan tersebut, dengan menyatakan: “Pertanyaan yang diajukan kepada kami penuh dengan tuduhan palsu dan tidak berdasar yang dimaksudkan untuk merugikan negara ‘Israel’.”
Fatou Bensouda
Kasus ICC telah berkembang selama lebih dari satu dekade. Pada Januari 2015, ketika dipastikan bahwa Palestina akan bergabung dengan Mahkamah Internasional setelah diakui sebagai sebuah negara oleh Majelis Umum PBB, para pejabat ‘Israel’ mengutuk aksesi tersebut sebagai bentuk “terorisme diplomatik.”
Pada Januari 2015, Bensouda membuka pemeriksaan awal mengenai “situasi di Palestina.”
“Bulan berikutnya, dua pria yang berhasil mendapatkan alamat pribadi jaksa muncul di rumahnya di Den Haag,” lapor The Guardian.
Menurut lima sumber, intelijen ‘Israel’ secara rutin memata-matai panggilan telepon yang dilakukan oleh Bensouda dan stafnya dengan warga Palestina.
Pengawasan ini memberi ‘Israel’ keuntungan dalam pertemuan rahasia dengan ICC, yang sangat sensitif dan diizinkan oleh Netanyahu, menurut penyelidikan.
Namun, pada Desember 2019, Bensouda menyelesaikan pemeriksaan pendahuluannya dan menemukan “dasar yang masuk akal” untuk meyakini bahwa baik ‘Israel’ maupun kelompok bersenjata Palestina telah melakukan kejahatan perang. Dia meminta keputusan hakim ICC mengenai yurisdiksi pengadilan atas wilayah Palestina, dan bersiap untuk meluncurkan penyelidikan penuh.
“Antara akhir 2019 dan awal 2021, ketika majelis praperadilan mempertimbangkan pertanyaan yurisdiksi, direktur Mossad, Yossi Cohen, meningkatkan upayanya untuk membujuk Bensouda agar tidak melanjutkan penyelidikan,” kata laporan itu.
Pada saat yang sama, muncul “kampanye kotor” yang melibatkan keluarga Bensouda. Materi yang diperoleh Mossad diedarkan di kalangan diplomat untuk mendiskreditkannya, namun upaya ini hanya mendapat sedikit perhatian, menurut The Guardian.
Pada Maret 2020, delegasi ‘Israel’ bertemu dengan para pejabat AS mengenai “perjuangan bersama Israel-Amerika” melawan ICC. Sekitar waktu yang sama, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi terhadap Bensouda dan seorang pejabat tinggi, yang diyakini terkait dengan penyelidikan Afghanistan dan Palestina.
Meski mendapat tekanan, Bensouda mengumumkan penyelidikan penuh terhadap kasus Palestina pada Maret 2021, tak lama sebelum masa jabatannya berakhir.
Karim Khan
Karim Khan, yang menggantikan Bensouda pada Juni 2021, mewarisi penyelidikan Palestina.
“Saat dia menjabat, investigasi lain tengah bersaing untuk mendapatkan perhatiannya,” lapor The Guardian. Namun 7 Oktober mengubah situasi. Khan mengunjungi Gaza, Tepi Barat yang diduduki, dan ‘Israel’ selatan, mengeluarkan pernyataan yang memperingatkan ‘Israel’ terhadap tindakan militer.
Pada Februari 2024, Khan mengumumkan bahwa dia meminta surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant bersama tiga pemimpin Hamas karena kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Kekhawatiran di ‘Israel’ atas niat Khan meningkat bulan lalu ketika pemerintah memberi pengarahan kepada media bahwa mereka yakin jaksa sedang mempertimbangkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan pejabat senior lainnya seperti Yoav Gallant,” ungkap penyelidikan.
“Masalah ICC menjadi prioritas bagi intelijen ‘Israel’,” kata salah satu sumber intelijen.
Menurut sebuah sumber, “melalui komunikasi yang disadaplah ‘Israel’ mengetahui bahwa Khan pada satu tahap mempertimbangkan untuk memasuki Gaza melalui Mesir dan menginginkan bantuan segera untuk melakukannya tanpa izin ‘Israel’.”
Khan dilaporkan “di bawah tekanan luar biasa dari Amerika Serikat”.
ICC, menurut laporan tersebut, “telah memperkuat keamanannya dengan penyisiran berkala terhadap kantor kejaksaan, pemeriksaan keamanan pada perangkat, area bebas telepon, penilaian ancaman pekanan dan pengenalan peralatan khusus.”
“Seorang juru bicara ICC mengatakan kantor Khan telah menjadi sasaran beberapa bentuk ancaman dan komunikasi yang dapat dipandang sebagai upaya untuk mempengaruhi aktivitasnya secara berlebihan,” laporan tersebut menyimpulkan.
Surat Perintah Penangkapan
Karim Khan mengumumkan pada Senin (20/50) bahwa kantornya telah mengajukan permohonan penangkapan terhadap Perdana Menteri ‘Israel’ Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant karena “kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan”.
Khan juga mengajukan surat perintah penangkapan terhadap tiga pemimpin Palestina, termasuk Yahya Sinwar, pemimpin Hamas di Gaza; Mohammed Deif, pemimpin Brigade Al-Qassam; dan kepala biro politik Hamas, Ismail Haniyeh.
Dalam sebuah pesan video pada hari yang sama, Netanyahu menyebut keputusan tersebut “keterlaluan”, “aib” dan “kekecewaan moral yang sangat besar dalam sejarah.”
“Hal ini akan menimbulkan rasa malu abadi di pengadilan internasional,” katanya, seraya menuduh Khan “tanpa perasaan menuangkan bensin ke dalam api antisemitisme yang berkobar di seluruh dunia”.
Dia menegaskan kembali bahwa “tekanan dan keputusan apa pun di forum internasional mana pun tidak akan menghalangi ‘Israel’ untuk membela diri terhadap mereka yang berupaya menghancurkan kami.”
Presiden ‘Israel’ Isaac Herzog mengecam “setiap upaya untuk menyamakan teroris yang kejam ini dengan pemerintahan ‘Israel’ yang dipilih secara demokratis.”
Dia mengatakan ‘Israel’ “berusaha memenuhi tugasnya untuk membela dan melindungi warga negaranya sepenuhnya dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum internasional,” dan upaya seperti itu “keterlaluan dan tidak dapat diterima oleh siapa pun”. (zarahamala/arrahmah.id)
