WASHINGTON (Arrahmah.id) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah mempertimbangkan kemungkinan kembali melancarkan serangan militer terhadap Iran. Hal itu muncul di tengah laporan bahwa militer AS telah siap melanjutkan serangan berskala besar jika mendapat perintah dari presiden.
Pada Kamis (5/11/2026), para diplomat negara-negara kawasan mengintensifkan komunikasi untuk mencegah pecahnya kembali konflik yang dikhawatirkan akan menimbulkan kehancuran lebih luas.
Trump bertemu dengan para penasihat keamanan nasionalnya pada Kamis (5/11). Pertemuan tersebut menjadi yang pertama sejak Partai Republik mengalami kekalahan bersejarah dalam pemilu paruh waktu AS. Sejumlah pejabat AS mengatakan kepada Axios bahwa Trump sedang mempertimbangkan beberapa opsi, mulai dari melanjutkan perang, meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Iran, hingga merundingkan kesepakatan baru.
“Sekarang kami akan mengambil keputusan,” kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih setelah pertemuan tersebut.
“Saya tidak ingin menghancurkan sisa negara itu jika memungkinkan. Namun, mungkin saya harus melakukannya. Kalian akan segera mengetahuinya,” ujarnya.
Di tengah ancaman tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi melakukan pembicaraan melalui telepon dengan sejumlah mitranya di kawasan, termasuk dari Qatar, Arab Saudi, Oman, Turki, Kuwait, dan Yordania.
Upaya mediasi yang dipimpin Qatar dan Pakistan untuk mencapai kesepakatan sementara sejauh ini belum menghasilkan terobosan. Iran bersikeras agar AS terlebih dahulu mematuhi nota kesepahaman (MOU) yang disepakati pada Juni dan kini telah dinyatakan tidak berlaku. Sementara itu, Washington menuntut Iran memberikan konsesi terkait program nuklirnya.
Pada Kamis (5/11), Qatar menyatakan bahwa Washington dan Teheran masih saling bertukar proposal melalui para mediator. Doha berharap kesepakatan tetap dapat dicapai meskipun kekhawatiran akan pecahnya kembali perang semakin meningkat.
Mesir dan Arab Saudi juga menyerukan agar jalur diplomasi diberi lebih banyak waktu. Dalam percakapan telepon antara menteri luar negeri kedua negara, mereka memperingatkan konsekuensi yang dapat timbul akibat eskalasi konflik di kawasan.
Sementara itu, Kepala Dewan Keamanan Nasional Iran Mohsen Rezaei bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow pada Kamis.
Usai pertemuan, Rezaei mengatakan bahwa dirinya telah menyampaikan kepada Putin sikap Teheran untuk tidak membuka kembali Selat Hormuz ataupun kembali ke meja perundingan sebelum AS memenuhi ketentuan MOU tersebut.
Kemungkinan AS kembali melancarkan operasi militer muncul hanya beberapa hari setelah Partai Republik pimpinan Trump mengalami kekalahan bersejarah dalam pemilu paruh waktu. Partai Demokrat berhasil merebut kendali DPR dan Senat AS.
Para analis masih berbeda pendapat mengenai sejauh mana kekalahan tersebut akan memengaruhi keputusan Trump terkait Iran.
Menjelang pemungutan suara pada Selasa (3/11), Trump sempat mengancam akan melanjutkan perang pada bulan ini jika Teheran tidak memenuhi tuntutannya.
Media AS juga melaporkan adanya tekanan baru dari Perdana Menteri 'Israel' Benjamin Netanyahu agar Washington kembali mengambil tindakan militer terhadap Iran. Netanyahu sendiri tengah menghadapi ketidakpastian politik setelah pemilu 'Israel' bulan lalu tidak menghasilkan kemenangan yang meyakinkan bagi kubu mana pun.
Kekalahan Partai Republik turut memicu saling tuding di lingkaran dalam Trump. Wakil Presiden JD Vance menyebut perang Iran dan dukungan pemerintahan AS terhadap 'Israel' sebagai dua faktor utama yang membuat pemilih menjauh dari Partai Republik.
Trump sendiri pada Rabu (4/11) mengakui bahwa perang Iran turut berkontribusi terhadap kekalahan partainya. Meski demikian, ia tetap membela keputusannya menyerang Iran.
Sementara itu, pejabat Iran telah memperingatkan bahwa serangan baru AS akan dibalas dengan respons yang “menghancurkan”. Teheran mengancam akan menargetkan infrastruktur energi, pusat data, serta kabel serat optik bawah laut di seluruh kawasan Teluk. (zarahamala/arrahmah.id)